Implikasi Hukum Dari Pembuatan Akta Oleh Notaris Pengganti Perspektif Peraturan Perundang Undangan

JULYANDA, MUHAMMAD TRI (2025) Implikasi Hukum Dari Pembuatan Akta Oleh Notaris Pengganti Perspektif Peraturan Perundang Undangan. S2 thesis, Magister Kenotariatan.

[img] Text
Halaman Judul.pdf

Download (32kB)
[img] Text
Lembar persetujuan.pdf

Download (644kB)
[img] Text
Lembar pengesahan.pdf

Download (625kB)
[img] Text
Abtrack.pdf

Download (209kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (536kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (195kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (426kB)
[img] Text
TESIS Sidang.pdf

Download (1MB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis Peraturan Perundang-Undangan Mengatur tentang Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Ditinjau dari Prinsip kepastian Hukum. 2) Mengkaji Akibat hukum yang timbul akibat pembuatan akta oleh Notaris pengganti bagi pihak yang terlibat langsung. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual) dengan menggunakan teori kepastian hokum, teori kewenangan, Teori Tanggung Jawab. Data dikaji melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum. Hasil menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), syarat untuk menjadi Notaris Pengganti hanya mencakup kewarganegaraan Indonesia, berijazah Sarjana Hukum, dan memiliki pengalaman kerja di kantor notaris minimal dua tahun berturut-turut. Namun, tidak terdapat ketentuan batas usia minimal yang harus dipenuhi. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum, mengingat akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik buatan Notaris definitif, sementara syarat pengangkatan Notaris secara umum mengharuskan usia minimal 27 tahun dan memiliki gelar Magister Kenotariatan. bahwa tidak adanya batas usia dalam pengangkatan Notaris Pengganti berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan kualitas profesionalisme jabatan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi aturan yang mengatur syarat pengangkatan Notaris dan Notaris Pengganti guna menjaga integritas akta otentik serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kata kunci: Implikasi Hukum, Akta Notaris, Notaris Pengganti.

Type: Thesis (S2)
Subjects: L Education > L Education (General)
Depositing User: MUHAMMAD TRI JULYANDA
Date Deposited: 16 Jul 2025 08:28
Last Modified: 16 Jul 2025 08:28
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/84338

Actions (login required)

View Item View Item