EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT KEJASUNG TERKAIT DENGAN HAK ATAS TANAH DI DESA PADANG KELAPO KABUPATEN BATANGHARI

DARMAWAN, BANU (2025) EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT KEJASUNG TERKAIT DENGAN HAK ATAS TANAH DI DESA PADANG KELAPO KABUPATEN BATANGHARI. S1 thesis, Hukum Perdata.

	Text Banu Darmawan (B10019359) FIX.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text Cover.pdf Download (204kB)
	Text Pengesahan Perserujuan.pdf Download (1MB)
	Text Abstrak.pdf Download (205kB)
	Text BAB I.pdf Download (718kB)
	Text BAB IV.pdf Download (204kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (324kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi masyarakat hukum adat kejasung di kabupaten Batanghari dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan dan pengakuan hak atas tanah masyarakat hukum adat kejasung. Adapun metedologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil dapat dikemukakan, bahwa masyarakat adat kejasung sampai sekarang bisa dikatakan masih menjadi masyarakat adat yang asli dan masih memenuhi atau sesuai dengan ciri-ciri untuk bisa dikatakan sebagai masyarakat hukum adat seperti memiliki wilayah dan sumber daya secara kolektif, terorganisasi dalam struktur sosial tradisional, memiliki norma dan hukum adat yang ditaati, sistem peradilan adat yang aktif, kehidupan adat yang masih aktif dan relevan, dan memiliki nilai-nilai keadilan sosial. Dalam praktiknya, eksistensi hukum adat sering kali dihadapkan pada persoalan serius, salah satunya terkait konflik penguasaan dan pemanfaatan tanah adat yang biasanya terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat Kejasung dari pemerintah daerah Kabupaten Batanghari. Karena untuk masyarakat adat kejasung bisa dikatakan sebagai masyarakat hukum adat juga memerlukan pengakuan dari pemerintah daerah setempat, pengakuan tersebut bisa dilakukan dengan cara mengeluarkan atau menetapkan SK pemerintah daerah terkait adanya masyarakat adat Kejasung. Kata Kunci: Eksistensi, Hak Ulayat, Masyarakat Adat.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Depositing User:	DARMAWAN
Date Deposited:	16 Jul 2025 04:00
Last Modified:	16 Jul 2025 04:00
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/84555

Actions (login required)

View Item