Penetapan daerah operasi militer (Patibatkan Thang Tahan di kawasan Konflik Patani Selatan Thailand menurut konflik bersajata non Internasional

Taha, Muhammad Penetapan daerah operasi militer (Patibatkan Thang Tahan di kawasan Konflik Patani Selatan Thailand menurut konflik bersajata non Internasional. Perpustakaan Universitas Jambi.

	Text Skripsi M.TAHA. Full OK.pdf Download (1MB)
	Text Cover.pdf Download (112kB)
	Text Lembar Persetujuan.pdf Download (729kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (664kB)
	Text Abstrak.pdf Download (1MB)
	Text BAB I SKRIPSI.pdf Download (555kB)
	Text BAB IV SKRIPSI.pdf Download (234kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (254kB)

Abstract

Konflik bersenjata yang berlangsung di kawasan Patani, Selatan Thailand, telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap stabilitas keamanan, hak asasi manusia, dan struktur sosial masyarakat setempat. Pemerintah Thailand secara de facto telah menetapkan kawasan ini sebagai daerah operasi militer, meskipun tidak secara eksplisit mendeklarasikan status konflik sebagai konflik bersenjata non-internasional (non-international armed conflict/NIAC). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan daerah operasi militer di Patani dalam perspektif hukum humaniter internasional, khususnya kriteria NIAC sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data primer dan sekunder dari dokumen hukum internasional, laporan organisasi kemanusiaan, serta kajian akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas konflik dan struktur kelompok bersenjata di Patani memenuhi indikator terjadinya NIAC, sehingga penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional menjadi relevan. Namun, penetapan daerah operasi militer oleh negara tanpa pengakuan formal terhadap status NIAC menimbulkan tantangan dalam akuntabilitas dan perlindungan hukum bagi warga sipil, Penelitian ini membahas penetapan daerah operasi militer di kawasan konflik Patani (Selatan Thailand) dalam perspektif hukum humaniter internasional, khususnya terkait dengan kategori konflik bersenjata non-internasional. Konflik di Patani yang telah berlangsung selama beberapa dekade melibatkan pemerintah Thailand dan kelompok pemberontak lokal, menciptakan situasi kekerasan bersenjata yang berkelanjutan. serta bagaimana implikasi hukumnya terhadap penetapan daerah operasi militer oleh pemerintah Thailand, serta literatur terkait, penelitian ini menemukan bahwa konflik Patani secara substantif dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional. Penetapan daerah operasi militer di wilayah ini membawa konsekuensi hukum yang mengharuskan negara untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, termasuk perlindungan terhadap warga sipil dan pembatasan penggunaan kekuatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hukum humaniter serta menjadi rujukan bagi kebijakan penanganan konflik bersenjata di kawasan Asia Tenggara. Kata kunci: Patani, konflik bersenjata non-internasional.

Type:	Article
Subjects:	J Political Science > JX International law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Muhammad Taha
Date Deposited:	16 Jul 2025 08:04
Last Modified:	16 Jul 2025 08:04
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/84576

Actions (login required)

View Item