Pengaturan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:18/PUU-XVII/2019

Bela Alena, Devisinta (2025) Pengaturan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:18/PUU-XVII/2019. S2 thesis, universitas jambi.

	Text COVER.pdf Download (127kB)
	Text HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN DEVISINTA BELA ALENA.pdf Download (11MB)
	Text FULL TESIS DEVISINTA BELA ALENA.pdf Download (7MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (144kB)
	Text BAB 1.pdf Download (1MB)
	Text BAB 5.pdf Download (149kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (198kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Pengaturan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:18/PUU-XVII/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan Kasus dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum dan teori keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang sah setelah dihapusnya ketentuan tentang parate eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:18/PUU-XVII/2019 adalah kreditur masih melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara langsung sehingga debitur mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam memutus perkara tersebut hakim ada yang mengacu dan ada yang tidak mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut. (2) Dampak Hukum Terhadap Perlindungan Hak Debitur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:18/PUU-XVII/2019 adalah memperkuat perlindungan hukum bagi debitur dalam proses eksekusi jaminan fidusia. Rekomendasi kepada: 1) Diharapkan kepada badan legislatif melakukan perubahan terhadap isi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk membuat norma baru mengenai ketentuan dan tata cara eksekusi objek jaminan fidusia melalui putusan pengadilan untuk mengakomodir Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. 2) Hendaknya instansi terkait dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian hukum dan hak asasi manusia melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pihak pembiayaan sebagai kreditur dan masyarakat sebagai debitur mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Kata Kunci : Parate Eksekusi, Objek Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Devisinta Bela Alena
Date Deposited:	16 Jul 2025 06:45
Last Modified:	16 Jul 2025 06:45
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/84594

Actions (login required)

View Item