Analisis Yuridis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Organisasi Yang Dibiayai Dari Dana APBN Dan APBD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Fauzan, AHMAD FAUZAN (2025) Analisis Yuridis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Organisasi Yang Dibiayai Dari Dana APBN Dan APBD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text Skripsi Ahmad Fauzan.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text cover skripsi baru.pdf Download (73kB)
	Text persetujuan dan pengesahan.pdf Download (286kB)
	Text Abstrak .pdf Download (191kB)
	Text BAB 1 AHMAD FAUZAN.pdf Download (343kB)
	Text BAB 4 Skripsi AHMAD FAUZAN.pdf Download (159kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA AHMAD FAUZAN.pdf Download (201kB)

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Bagaimana Pengaturan Larangan Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Organisasi yang Dibiayai dari Dana APBN dan APBD, dan untuk mengidentifikasi Bagaimana Implikasi Hukum Jabatan Rangkap Menteri. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan larangan rangkap jabatan Menteri sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari dana APBN dan APBD belum ada kepastian hukumnya, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan Partai Politik adalah dua organisasi yang dibiayai dari APBN dan APBD. Artinya Menteri yang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi tersebut telah melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara khususnya Pasal 23 huruf (c). Selain itu implikasi hukum dari rangkap jabatan Menteri sebagai pimpinan organisasi tersebut akan membuat fokus Menteri dalam bekerja akan terbagi dua, sehingga tidak maksimal dalam membuat keputusan publik. Tidak hanya itu rangkap jabatan Menteri sebagai pimpinan organisasi tersebut dapat menimbulkan masalah hukum, penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan dan korupsi yang semakin meningkat. Tentunya setelah melihat dampak yang ditimbulkan dari Menteri yang merangkap jabatan ini, sanksi yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara harus segera ditegakkan yaitu dengan memberhentikan Menteri tersebut. Kata Kunci : Menteri , Jabatan, Partai Politik. ABSTRACT This paper aims to know, understand, and analyze how the Prohibition of Dual Ministerial Positions as Leaders of Organizations Financed from State Budget and Regional Budget Funds, and to identify How the Legal Implications of Dual Ministerial Positions. The type of research that the author uses in this writing is normative juridical research, which focuses on the analysis of relevant laws and regulations and legal documents. This research uses three approaches, namely the legislative approach, the conceptual approach, and the case approach. The results of the study show that there is no legal certainty about the prohibition of dual ministerial positions as leaders of organizations financed from the State Budget and Regional Budget, and the Indonesian Football Association and Political Parties are two organizations financed from the State Budget and Regional Budget. This means that the Minister who concurrently holds the position as the head of the organization has violated the provisions of the prohibition of dual positions as stipulated in Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, especially Article 23 letter (c). In addition, the legal implications of the dual position of the Minister as the head of the organization will make the Minister's focus in work will be divided in two, so that it will not be optimal in making public decisions. Not only that, the dual position of Minister as the head of the organization can cause legal problems, abuse of power, conflicts of interest and corruption that are increasing. Of course, after seeing the impact caused by the Minister who concurrently holds this position, the sanctions stipulated in Article 24 of Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries must be immediately enforced, namely by dismissing the Minister. Keywords: Minister, Positions, Political Parties.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Menteri, Jabatan, Partai Politik.
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FAUZAN
Date Deposited:	17 Jul 2025 03:37
Last Modified:	17 Jul 2025 03:38
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/84736

Actions (login required)

View Item