STATUS NUSYUZ DALAM PERKARA PERCERAIAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ASUH ANAK

Alissa, Evalina and Syelvita, Rema and Raihansyah, Muhammad (2025) STATUS NUSYUZ DALAM PERKARA PERCERAIAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ASUH ANAK. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text SKRIPSI+KERTAS WANGI STATUS NUSYUZ DALAM PERKARA PERCERAIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text COVER.PDF Download (3MB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.PDF Download (3MB)
	Text ABSTRAK.PDF Download (3MB)
	Text BAB I.PDF Download (3MB)
	Text BAB IV.PDF Download (3MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.PDF Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai status nusyuz dan implikasinya terhadap hak asuh anak (hadhanah) menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta menganalisis penerapan norma tersebut dalam putusan pengadilan agama. Rumusan masalah penelitian difokuskan pada dua hal: pertama, bagaimana ketentuan hukum mengatur hubungan antara status nusyuz dengan hak asuh anak; kedua, bagaimana penerapan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan agama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 84 KHI hanya mengatur bahwa istri yang nusyuz kehilangan hak nafkah dari suami, sementara Pasal 156 huruf (c) KHI membuka kemungkinan pencabutan hadhanah apabila pihak yang memegangnya “tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak”. Frasa ini bersifat kabur karena tidak memiliki parameter yang jelas. Dalam Putusan PA Jambi No. 276, status nusyuz dijadikan dasar pencabutan hak asuh anak tanpa pertimbangan faktual mengenai kesejahteraan anak. Sebaliknya, dalam Putusan PA Klaten No. 1077, hakim tetap memberikan hak asuh kepada ibu karena terbukti lebih menjamin kepentingan terbaik anak. Kekaburan norma dalam Pasal 156 huruf (c) KHI menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka potensi ketidakadilan, khususnya bagi perempuan dan anak. Kesimpulannya, tidak ada ketentuan hukum yang secara tegas menyatakan bahwa status nusyuz otomatis menggugurkan hak asuh anak, inkonsistensi putusan menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan, terutama terhadap perempuan dan anak. Saran penelitian ini adalah perlunya pembentuk undang-undang memberikan batasan jelas terhadap Pasal 156 huruf (c) KHI agar tidak disalahgunakan sebagai alasan pencabutan hadhanah. Kata Kunci: Nusyuz, Hadhanah, Kekaburan Norma, Kepastian Hukum, Keadilan This study aims to examine the legal provisions regarding the status of nusyuz and its implications for child custody (hadhanah) under Islamic law and Indonesian legislation, as well as to analyze the application of these norms in religious court decisions. The research focuses on two issues: first, how the law regulates the relationship between nusyuz status and child custody; second, how these provisions are applied in religious court practice. The method used is normative juridical research with a statutory and case approach. The findings show that Article 84 of the Compilation of Islamic Law (KHI) only stipulates that a wife who is nusyuz loses her right to maintenance from her husband, while Article 156 letter (c) KHI allows for the revocation of custody if the custodian “cannot guarantee the physical and spiritual safety of the child.” This phrase is vague as it lacks clear parameters. In Religious Court Decision Jambi No. 276, nusyuz status was used as the basis for revoking custody without factual consideration of the child’s welfare. Conversely, in Religious Court Decision Klaten No. 1077, the mother retained custody as she was proven to better ensure the child’s best interests. The ambiguity of Article 156 letter (c) KHI creates legal uncertainty and potential injustice, particularly for women and children. In conclusion, there is no legal provision explicitly stating that nusyuz status automatically nullifies child custody. The inconsistency of court decisions indicates legal uncertainty and potential injustice, especially against women and children. This study suggests that lawmakers should provide clearer boundaries regarding Article 156 letter (c) KHI to prevent its misuse as a ground for revoking hadhanah. Keywords: Nusyuz, Child Custody, Normative Ambiguity, Justice, Islamic Law

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Nusyuz, Hadhanah, Kekaburan Norma, Kepastian Hukum, Keadilan
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	RAIHANSYAH
Date Deposited:	01 Oct 2025 02:27
Last Modified:	01 Oct 2025 02:28
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/85950

Actions (login required)

View Item