Handayani, Yutina (2025) Analisis pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (single parent) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.
![]() |
Text
COVER.pdf Download (89kB) |
![]() |
Text
PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (793kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (325kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (197kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (217kB) |
![]() |
Text
Abstrak.pdf Download (235kB) |
![]() |
Text
Yutina Handayani_B1A121006_REPOSITORY.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (Single Parent). Dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2012/PN.GS dan Nomor 19/Pdt.P/2012/PN.AB adalah maksud Pemohon mengangkat anak demi kepentingan terbaik anak sesuai Pasal 3 ayat (1) PP No. 54/2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Namun, hakim tidak memperhatikan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Permensos No. 110/HUK/2009 yang mewajibkan orang tua tunggal memperoleh izin tertulis Menteri Sosial atau Kepala Dinas Sosial Provinsi sebelum pengangkatan anak dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, Rumusan masalah adalah: (1) Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (Single Parent). Penelitian ini bersifat yuridis normatif, mengidentifikasi dan memahami norma hukum serta menganalisis efektivitas perundang-undangan dengan pendekatan Statute Approach dan Case Approach. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ketidaksesuaian pertimbangan hakim dengan aturan imperatif, yang merupakan syarat substantif untuk perlindungan hukum dan menjamin hak anak sesuai prinsip kepentingan terbaik anak dalam Konvensi Hak Anak dan peraturan nasional. Oleh karena itu, hakim harus memastikan terpenuhinya semua persyaratan calon orang tua tunggal sesuai PP No. 54/2007 saat menetapkan permohonan pengangkatan anak. Bagi masyarakat, khususnya calon orang tua tunggal, dianjurkan melengkapi syarat administratif dan substansial sesuai hukum untuk menjamin kepastian dan mencegah penyalahgunaan anak. Terkait penguatan regulasi dengan mewajibkan izin tertulis Menteri Sosial atau Kepala Dinas Sosial menjadi syarat mutlak guna menghindari penyimpangan dan melindungi anak selama proses pengangkatan. Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Orang Tua Tunggal, Pertimbangan Hakim, Kepastian Hukum.
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | kata kunci: Pengangkatan Anak, Orang Tua Tunggal, Pertimbangan Hakim, Kepastian Hukum. |
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Handayani |
Date Deposited: | 09 Oct 2025 03:42 |
Last Modified: | 09 Oct 2025 03:42 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/86236 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |