Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pembakaran Lahan Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Hukum Positif Indonesia

SILVIA, RAMADHANI (2025) Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pembakaran Lahan Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Hukum Positif Indonesia. universitas jambi.

[img] Text
SKRIPSI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
[img] Text
COVER.pdf
Download (177kB)
[img] Text
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf
Download (798kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf
Download (14kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Download (437kB)
[img] Text
BAB IV KESIMPULAN.pdf
Download (14kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (366kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisa perbandingan pengaturan hukum nasional dan internasional pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan; 2) untuk mengetahui dan menganalisis konsep yang ideal mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap pelanggaran hukum lingkungan dalam hukum nasional dan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perbandingan pengaturan hukum nasional dan internasional pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan bahwa Negara Indonesia dalam penegakan hukum lingkungan hidup masih tetap memperhatikan asas ultimum remedium untuk delik formil tertentu khususnya untuk pelanggaran lahan sebagai upaya pertama dengan penerapan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup sedangkan negara Malaysia sudah tidak mempertahankan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup; 2) Konsep ke depan yang ideal mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan dalam hukum nasional dan internasional bahwa penguatan asas ultimum remedium dengan dilakukannya ganti rugi kerusakan. Hal tersebut dilakukan dengan pidana uang penganti untuk menutupi kerugian negara, biaya pemulihan lingkungan yang rusak dan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak. Apabila perusahaan yang melakukan tindakan pembakaran hutan dan lahan tidak mau memberikan uang pengganti tersebut akan dilakukan perampasan aset perusahaan demi tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Korporasi, Pembakaran Lahan, Hukum Nasional dan Internasional. ABSTRACT This study aims to 1) determine and analyze the comparison of national and international legal regulations on corporate liability for land burning; 2) determine and analyze the ideal concept of corporate liability for environmental law violations in national and international law. The research method used is the normative legal research method and the approaches used are the legislative approach, conceptual approach and case approach. The results of the study indicate that 1) Comparison of national and international legal regulations on corporate liability for land burning that the State of Indonesia in enforcing environmental law still pays attention to the principle of ultimum remedium for certain formal crimes, especially for land violations as a first attempt by implementing corporate liability for environmental crimes while the State of Malaysia no longer maintains the principle of ultimum remedium in enforcing environmental crimes; 2) The ideal future concept regarding corporate liability for land burning in national and international law is that the strengthening of the principle of ultimum remedium by providing compensation for damages. This is done with a monetary penalty to cover state losses, the cost of restoring the damaged environment and compensation for affected communities. If the company that carries out forest and land burning does not want to provide the replacement money, the company's assets will be confiscated in order to achieve legal objectives, namely legal justice, legal benefits and legal certainty. Keywords: Corporate Accountability, Land Burning, National and International Law ABSTRAK Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisa perbandingan pengaturan hukum nasional dan internasional pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan; 2) untuk mengetahui dan menganalisis konsep yang ideal mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap pelanggaran hukum lingkungan dalam hukum nasional dan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perbandingan pengaturan hukum nasional dan internasional pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan bahwa Negara Indonesia dalam penegakan hukum lingkungan hidup masih tetap memperhatikan asas ultimum remedium untuk delik formil tertentu khususnya untuk pelanggaran lahan sebagai upaya pertama dengan penerapan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup sedangkan negara Malaysia sudah tidak mempertahankan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup; 2) Konsep ke depan yang ideal mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan dalam hukum nasional dan internasional bahwa penguatan asas ultimum remedium dengan dilakukannya ganti rugi kerusakan. Hal tersebut dilakukan dengan pidana uang penganti untuk menutupi kerugian negara, biaya pemulihan lingkungan yang rusak dan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak. Apabila perusahaan yang melakukan tindakan pembakaran hutan dan lahan tidak mau memberikan uang pengganti tersebut akan dilakukan perampasan aset perusahaan demi tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Korporasi, Pembakaran Lahan, Hukum Nasional dan Internasional. ABSTRACT This study aims to 1) determine and analyze the comparison of national and international legal regulations on corporate liability for land burning; 2) determine and analyze the ideal concept of corporate liability for environmental law violations in national and international law. The research method used is the normative legal research method and the approaches used are the legislative approach, conceptual approach and case approach. The results of the study indicate that 1) Comparison of national and international legal regulations on corporate liability for land burning that the State of Indonesia in enforcing environmental law still pays attention to the principle of ultimum remedium for certain formal crimes, especially for land violations as a first attempt by implementing corporate liability for environmental crimes while the State of Malaysia no longer maintains the principle of ultimum remedium in enforcing environmental crimes; 2) The ideal future concept regarding corporate liability for land burning in national and international law is that the strengthening of the principle of ultimum remedium by providing compensation for damages. This is done with a monetary penalty to cover state losses, the cost of restoring the damaged environment and compensation for affected communities. If the company that carries out forest and land burning does not want to provide the replacement money, the company's assets will be confiscated in order to achieve legal objectives, namely legal justice, legal benefits and legal certainty. Keywords: Corporate Accountability, Land Burning, National and International Law ABSTRAK Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisa perbandingan pengaturan hukum nasional dan internasional pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan; 2) untuk mengetahui dan menganalisis konsep yang ideal mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap pelanggaran hukum lingkungan dalam hukum nasional dan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perbandingan pengaturan hukum nasional dan internasional pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan bahwa Negara Indonesia dalam penegakan hukum lingkungan hidup masih tetap memperhatikan asas ultimum remedium untuk delik formil tertentu khususnya untuk pelanggaran lahan sebagai upaya pertama dengan penerapan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup sedangkan negara Malaysia sudah tidak mempertahankan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup; 2) Konsep ke depan yang ideal mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan dalam hukum nasional dan internasional bahwa penguatan asas ultimum remedium dengan dilakukannya ganti rugi kerusakan. Hal tersebut dilakukan dengan pidana uang penganti untuk menutupi kerugian negara, biaya pemulihan lingkungan yang rusak dan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak. Apabila perusahaan yang melakukan tindakan pembakaran hutan dan lahan tidak mau memberikan uang pengganti tersebut akan dilakukan perampasan aset perusahaan demi tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Korporasi, Pembakaran Lahan, Hukum Nasional dan Internasional. ABSTRACT This study aims to 1) determine and analyze the comparison of national and international legal regulations on corporate liability for land burning; 2) determine and analyze the ideal concept of corporate liability for environmental law violations in national and international law. The research method used is the normative legal research method and the approaches used are the legislative approach, conceptual approach and case approach. The results of the study indicate that 1) Comparison of national and international legal regulations on corporate liability for land burning that the State of Indonesia in enforcing environmental law still pays attention to the principle of ultimum remedium for certain formal crimes, especially for land violations as a first attempt by implementing corporate liability for environmental crimes while the State of Malaysia no longer maintains the principle of ultimum remedium in enforcing environmental crimes; 2) The ideal future concept regarding corporate liability for land burning in national and international law is that the strengthening of the principle of ultimum remedium by providing compensation for damages. This is done with a monetary penalty to cover state losses, the cost of restoring the damaged environment and compensation for affected communities. If the company that carries out forest and land burning does not want to provide the replacement money, the company's assets will be confiscated in order to achieve legal objectives, namely legal justice, legal benefits and legal certainty. Keywords: Corporate Accountability, Land Burning, National and International Law penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisa perbandingan pengaturan hukum nasional dan internasional pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan; 2) untuk mengetahui dan menganalisis konsep yang ideal mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap pelanggaran hukum lingkungan dalam hukum nasional dan internasional. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. hasil penelitian menunjukan bahwa 1) perbandingan pengaturan hukum nasional dan internasional pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan bahwa negara Indonesia dalam penegakan hukum lingkungan hidup masih tetap memperhatikan asas ultimum remedium untuk delik formil tertentu khususnya untuk pelanggaran lahan sebagai upaya pertama dengan penerapan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup sedangkan negara malaysia sudah tidak mempertahankan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup; 2) konsep ke depan yang ideal mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan dalam hukum nasional dan internasional bahwa penguatan asas ultimum remedium dengan dilakukannya ganti rugi kerusakan. hal tersebut dilakukan dengan pidana uang pengganti untuk menutupi kerugian negara, biaya pemulihan lingkungan yang rusak dan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak. apabila perusahaan yang melakukan tindakan pembakaran hutan dan lahan tidak mau memberikan uang pengganti tersebut akan dilakukan perampasan aset perusahaan demi tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. kata kunci: pertanggungjawaban korporasi, pembakaran lahan, hukum nasional dan hukum internasional.

Type: Article
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Ramadhani
Date Deposited: 14 Oct 2025 03:42
Last Modified: 14 Oct 2025 03:42
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/86572

Actions (login required)

View Item View Item
Repository Unja is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.