PENGATURAN TERHADAP PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK TANAH DAN BANGUNAN DALAM TRANSAKSI LELANG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Febiyan, Putri Syafira and Yahya, Taufik and Hasan, Umar and Syamsir, Syamsir and Hartati, Hartati and ARFA'I, ARFA'I (2025) PENGATURAN TERHADAP PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK TANAH DAN BANGUNAN DALAM TRANSAKSI LELANG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S2 thesis, Universitas Jambi.

	Text Cover Tesis Safira Terbaru (1).pdf Download (74kB)
	Text DAFTAR ISI TESIS SAFIRA 2.pdf Download (94kB)
	Text Tesis Putri Safira Febiyan.pdf Download (642kB)
	Text Tesis Putri Safira Febiyan-1-35.pdf Download (333kB)
	Text Tesis Putri Safira Febiyan-36-91.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	Text Tesis Putri Safira Febiyan-92-103.pdf Download (138kB)
	Text pengesahan Putri f.pdf Download (152kB)

Abstract

Penelitian ini membahas ketidakpastian hukum dalam penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap pembeli lelang, khususnya terkait penentuan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Permasalahan muncul akibat ketidakkonsistenan antara norma hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaannya oleh pemerintah daerah. Dalam banyak kasus, termasuk di Kota Jambi dan Kota Tanjungbalai, harga lelang yang tercantum dalam risalah lelang tidak dijadikan sebagai dasar penetapan NPOP, melainkan digantikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terkini atau penilaian internal. Praktik ini menimbulkan beban pajak yang tidak proporsional, mengabaikan asas legalitas, dan melanggar prinsip kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum penetapan nilai objek pajak bagi pembeli lelang dalam kewajiban pembayaran BPHTB serta mengidentifikasi norma-norma hukum yang tidak konsisten dalam pengaturannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain masalah penentuan NPOP, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai jangka waktu pelaporan dan pembayaran BPHTB setelah lelang turut memperbesar ketidakpastian hukum. Ketidakharmonisan antara peraturan pusat dan daerah serta disparitas kebijakan antarwilayah juga menunjukkan lemahnya koordinasi dalam pengaturan pajak daerah. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi menyeluruh terhadap norma hukum BPHTB, dengan menetapkan harga lelang sebagai dasar sah penetapan NPOP, menentukan batas waktu pelaporan dan pembayaran yang pasti, serta menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Reformasi ini penting untuk mewujudkan sistem perpajakan yang berlandaskan pada asas legalitas, kepastian hukum, keadilan fiskal, dan perlindungan hak-hak pembeli lelang sebagai wajib pajak.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	PUTRI SAFIRA FEBIYAN
Date Deposited:	16 Oct 2025 07:07
Last Modified:	16 Oct 2025 07:07
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/86969

Actions (login required)

View Item