KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM PANCASILA

Putra, Firmansyah KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM PANCASILA. Disertasi.

	Text Disertasi Cover.pdf Download (116kB)
	Text Disertasi Persetujuan.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB)
	Text Disertasi Full.pdf Download (1MB)
	Text Disertasi Pengesahan.pdf Download (132kB)
	Text Disertasi Abstrak.pdf Download (139kB)
	Text Disertasi BAB I.pdf Download (340kB)
	Text Disertasi BAB IV.pdf Download (413kB)
	Text Disertasi Daftar Pustaka.pdf Download (240kB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji, menganalisis, mengkritisi dan mengevaluasi kelembagaan partai politik menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, kedaulatan anggota dan fungsi partai politik dalam sistem dan struktur kelembagaan partai politik sesuai dengan cita demokrasi dan nomokrasi serta menemukan konsep kelembagaan partai politik dalam kerangka Negara hukum Pancasila. Dalam Disertasi ini permasalahan yang akan dibahas adalah Pertama, Bagaimana pengaturan kelembagaan partai politik menurut Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia. Kedua, apakah kedaulatan anggota dan fungsi partai politik dalam mewujudkan kelembagaan Partai Politik telah sesuai dengan cita demokrasi dan nomokrasi. Ketiga, bagaimana konsep kelembagaan partai politik dalam kerangka Negara hukum Pancasila. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, atas dasar itu pengkajian dalam Disertasi ini didasarkan pada ketentuanketentuan dan kaedah-kaedah hukum yang berhubungan dengan Kelembagaan Partai Politik Dalam Kerangka Negara Hukum Pancasila. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah, kasus, filsafat dan politik hukum. Hasil penelitian ini bahwa sejarah pengaturan dan eksistensi partai politik di Indonesia mengalami proses yang panjang dan dipengaruhi oleh sejumlah peristiwa historis, baik perubahan dalam regulasi, serta dinamika politik. Rekonstruksi fungsi partai politik merujuk pada upaya untuk memperbaharui dan menyusun kembali peran serta fungsi partai politik dalam sistem demokrasi. Partai politik memiliki peran penting dalam menyelenggarakan dan mensukseskan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan disaat yang sama, partai juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang membuat peran tersebut harus dipertimbangkan kembali. Pancasila menjadi sebagai prinsip-prinsip dasar mengenai hak dan kewajiban individu, hubungan antarwarga negara, serta cara-cara penyelesaian masalah secara adil dan bermartabat. Pembentukan UU Parpol belum sesuai dengan nilai-nilai luhur, budaya dan nilai religius bangsa Indonesia pada tataran dogmatik hukum. Partai Politik merupakan wadah perjuangan baik dalam suasana kehidupan politik rakyat dan Suasana kehidupan politik pemerintahan. Selain itu, Partai Politik juga mempunyai fungsi fundamental dalam rangka mengisi berbagai jabatan publik pada tataran supra struktur politik atau lembaga-lembaga Negara. Dilakukannya revisi Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terkait dengan kedaulatan dan fungsi Partai Politik. Hal ini untuk meningkatkan pengembangan model kelembagaan partai politik serta untuk menekankan perlunya langkah upaya yang kuat guna menjamin kepatuhan semua Partai Politik dalam memenuhi hak dan kewajiban, menegakkan sanksi ketat, serta berfungsi sesuai cita demokrasi dan nomokrasi. Dilakukannya revisi terhadap UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3. Revisi tersebut dilakukan dengan sinkronisasi dan harmonisasi RUU Bidang Politik. Kata Kunci: Kelembagaan, Partai Politik, Negara Hukum Pancasila.

Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > S3 Ilmu Hukum
Depositing User:	Firmansyah Putra
Date Deposited:	11 Nov 2025 06:45
Last Modified:	11 Nov 2025 06:46
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/87619

Actions (login required)

View Item