RATIO LEGIS PENGUATAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SIBER DI INDONESIA

Rikmadani, Yudi anton RATIO LEGIS PENGUATAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SIBER DI INDONESIA. Universitas Jambi.

	Text DISERTASI YUDI-Cover.pdf Download (4MB)
	Text Lembaran Persetujuan Rd. Yudi.pdf Download (297kB)
	Text Pengesahan Rd. Yudi Anton Rikmadani.pdf Download (195kB)
	Text DISERTASI YUDI -Abstrak.pdf Download (4MB)
	Text DISERTASI YUDI - Bab I.pdf Download (4MB)
	Text DISERTASI YUDI- Bab 6.pdf Download (4MB)
	Text DISERTASI YUDI - Daftar Pustaka.pdf Download (4MB)
	Text DISERTASI Rd. Yudi ANton Rikmadani.pdf Restricted to Repository staff only Download (13MB)
	Text DISERTASI YUDI - Daftar Pustaka.pdf Download (4MB)
	Text DISERTASI YUDI -Abstrak.pdf Download (4MB)

Abstract

dalam tindak pidana siber yang berkembang saat ini; 2) Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan kewenangan penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana siber; 3) untuk menemukan dan merumuskan konstruksi rasio legis pengaturan ke depan penguatan kewenangan penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana siber di Indonesia. Dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah penegakan hukum dalam tindak pidana siber yang berkembang saat ini?; 2) Apa urgensi penguatan pengaturan penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana siber? 3) Bagaimana konstruksi rasio legis pengaturan ke depan penguatan kewenangan penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana siber di Indonesia?. Metode penelitian adalah metode penelitian Yuridis Normatif (legal research) dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan hukum. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 1) Penegakan hukum tindak pidana siber belum terlaksana secara maksimal, disebabkan penyidik kepolisian belum mampu melakukan penindakan berkaitan dengan kejahatan siber global seperti phising, malware, serangan ransomware, dan jenis kejahatan siber tersebut tidak masuk kedalam kejahatan siber sebagaimana UU ITE; 2) Urgensi penguatan pengaturan penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana siber sangat penting untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi, dikarenakan kejahatan siber perlu ditangani lebih cepat, akurat, dan tuntas guna melindungi kepentingan nasional; 3) Konstruksi rasio legis terhadap penguatan kewenangan penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana siber di Indonesia didasarkan pada kebutuhan hukum yang adaptif terhadap dinamika kejahatan di ruang siber yang berkembang sangat cepat dan kompleks. Oleh karena itu regulasi ke depan harus dibangun dengan paradigma hukum yang responsif, jelas, tegas, dan komprehensif mengenai kewenangan penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana siber di Indonesia, serta didukung oleh infrastruktur kelembagaan dan teknologi.

Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Rikmadani
Date Deposited:	12 Nov 2025 06:45
Last Modified:	12 Nov 2025 06:46
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/87663

Actions (login required)

View Item