PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA SUNGAI SAYANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Chairunnisa, Fadilah (2022) PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA SUNGAI SAYANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR. S1 thesis, Universitas Jambi.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (186kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (464kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (691kB)
[img] Text
COVER.pdf

Download (192kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (396kB)
[img] Text
HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (299kB)
[img] Text
SKRIPSI FADILAH CHAIRUNNISA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
Official URL: https://repository.unja.ac.id

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pembentukan Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Sungai Sayang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Pembentukan peraturan desa tentang APBDes diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa Jo Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. Pembentukan Peraturan Desa tentang APBDes terdapat beberapa teknis yang harus dilakukan antara lain Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Evaluasi, Penetapan, Pengembangan, dan Penyebarluasan serta dalam pembentukan dan pengelolaannya harus didasari asas partisipasi, asas transparansi, asas akuntabel. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui menganalisis mekanisme pembentukan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sungai Sayang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembentukan peraturan desa tentang APBDes yang tidak sesuai dari konstitusi yang ada pengaturan terkait mekanisme dan persyaratan perizinan Pertashop. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan konsep normatif/yuridis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pada mekanisme Pembentukan Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Sungai Sayang tidak melakukan tahap penyebarluasan serta tidak mendasari asas partisipasi, asas transparansi, dan asas akuntabel. Saran untuk Pemerintah Dearah untuk melakukan pendampingan dan pelatihan secara rutin dan saran kepada Pemerintah Desa diharapkan dapat lebih menyadari pentingnya asas partisipasi, asas transparansi, dan asas akuntabel pada Pembentukan Peraturan Desa tentang APBDes. Kata Kunci: Pembentukan, Peraturan Desa, APBDes.   ABSTRACT This research was motivated by the establishment of a Village Regulation on APBDes in Sungai Sayang Village, Tanjung Jabung Timur Regency which was not in accordance with the applicable constitution. The formation of village regulations regarding APBDes is regulated in Permendagri Number 20 of 2018 concerning Management of Village Funds Jo Permendagri Number 111 of 2014. Formation of Village Regulations regarding APBDes there are several technical things that must be done, including Planning, Preparation, Discussion, Evaluation, Determination, Development, and Dissemination and the formation and management of it must be based on the principles of participation, transparency, and accountability. The purpose of this study is to find out to analyze the mechanism for the formation of village regulations regarding the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Sungai Sayang Village, Tanjung Jabung Timur Regency and to find out and analyze what factors influence the formation of village regulations regarding APBDes that are not appropriate. from the existing constitution, regulations regarding Pertashop licensing mechanisms and requirements. This study uses a empirik juridical research method using a normative/juridical concept approach. The results of this study indicate that (1) the mechanism for the formation of Village Regulations regarding APBDes in Sungai Sayang Village does not carry out the dissemination stage and does not underlie the principles of participation, transparency, and accountability. Suggestions for Regional Governments to provide regular assistance and training and suggestions to Village Governments are expected to be more aware of the importance of the principle of participation, transparency, and accountability in the Formation of Village Regulations on APBDes. Kata Kunci: Formation, Village Regulation, APBDes.

Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Pembentukan, Peraturan Desa, APBDes.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Chairunnisa
Date Deposited: 19 Jul 2022 02:06
Last Modified: 19 Jul 2022 02:06
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/37401

Actions (login required)

View Item View Item