KEKUATAN HUKUM SURAT ASSESMENT BNNP SEBAGAI REKOMENDASI BAGI HAKIM UNTUK MEMUTUS PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAGUNA NARKOTIKA DI KOTA JAMBI

Syahrona Tandrinata, Mohd. Deano (2023) KEKUATAN HUKUM SURAT ASSESMENT BNNP SEBAGAI REKOMENDASI BAGI HAKIM UNTUK MEMUTUS PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAGUNA NARKOTIKA DI KOTA JAMBI. S1 thesis, HUKUM PIDANA.

	Text SKRIPSI FULL.pdf Download (3MB)
	Text COVER.pdf Download (207kB)
	Text LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (197kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (228kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (184kB)
	Text BAB I.pdf Download (3MB)
	Text BAB IV.pdf Download (6kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (382kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi dasar kekuatan dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi menggunakan surat assesment dari BNNP bagi penyalahguna narkotika di kota jambi, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor Penyebab Surat Assesment tidak berlaku atau tidak dikabulkannya permohonan sanksi Rehabilitasi: 1) Apa yang menjadi dasar kekuatan dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi menggunakan surat assesment dari BNNP bagi penyalahguna narkotika di kota jambi dan 2) Faktor-Faktor Penyebab Surat Assesment tidak berlaku atau tidak dikabulkannya permohonan sanksi Rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahYuridis Empiris, yaitu menghubungkan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran kemudian melihat kenyataan di masyarakat mengenai perlindungan tersebut. Sumber datanya di ambildari: 1) Data primer, penelitian dilakukan di Kota Jambi yaitu Kantor BNN ( Badan Narkotika Nasional ) Provinsi Jambi, 2) Data sekunder, melalui penelitian di Perpustakaan Fakultas, Universitas, dan Wilayah, 3) Data tersier, diperoleh dari Kamus Hukum dan Kamus Umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 10 Asesmen diketahui merupakan suatu tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalagunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek social, Rekomendasi inilah yang harus seharusnya dijadikan dasar bagi Hakim untuk menetapkan seorang terdakwa sebagai penyalahguna atau korban Narkotika, atau sebagai pelaku tindak pidana Narkotika 2) Pemberian Assesment terhadap penjatuhan sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, belum bisa berkembang pesat dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi, terutama pada peraturan-peraturan penunjang yang ada didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kata kunci: Kekuatan Hukum, Assesment, Rehabilitasi, Penyalaguna Narkotika

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	TANDRINATTA
Date Deposited:	17 Nov 2023 07:06
Last Modified:	17 Nov 2023 07:06
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/57727

Actions (login required)

View Item