Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaporan Akta Wasiat Secara Elektronik Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Muhandes, Haikel (2024) Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaporan Akta Wasiat Secara Elektronik Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. S2 thesis, Universitas Indragiri.

	Text Tesis Full Haikel.pdf Download (1MB)
	Text 1. Cover.pdf Download (324kB)
	Text Persetujuan Pembimbing.pdf Download (37kB)
	Text Pengesahan Tesis.pdf Download (91kB)
	Text 2. Abstrak.pdf Download (214kB)
	Text BAB I.pdf Download (919kB)
	Text BAB V.pdf Download (212kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (336kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkritisi perlindungan hukum bagi penerima wasiat yang akta wasiatnya tidak didaftarkan oleh Notaris dan tanggungjawab Notaris atas tidak dilaporkannya akta wasiat secara elektronik. Tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian Perlindungan hukum bagi penerima wasiat berkaitan dengan tidak dilaporkannya akta wasiat tersebut secara elektronik oleh Notaris yaitu penerima wasiat dapat mengajukan gugatan melawan hukum atas kerugian yang dialaminya terkait perbuatan Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat secara elektronik didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut. Tanggung jawab Notaris yang tidak melakukan pelaporan akta wasiat secara elektronik dalam website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Pasca Terbitnya Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik adalah Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi, baik berupa sanksi perdata maupun sanksi administratif. Sanksi perdata dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada pihak yang dirugikan. Sedangkan sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas Pusat atas usul Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Wilayah Daerah.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	Haikel muhandes
Date Deposited:	12 Dec 2023 02:21
Last Modified:	12 Dec 2023 02:21
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/58630

Actions (login required)

View Item