PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULES

Trisha Giovani, Dinda (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULES. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text SKRIPSI FULL DINDA TRISHA.pdf Restricted to Repository staff only Download (624kB)
	Text COVER.pdf Download (267kB)
	Text LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (954kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (12kB)
	Text PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (406kB)
	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (219kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (68kB)
	Text BAB I.pdf Download (329kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	Text BAB IV.pdf Download (11kB)
	Text DAFTAR PUSATAKA.pdf Download (82kB)

Abstract

Penelitian ini bermaksud guna menjelaskan dan menganalisis lebih lanjut terkait aspek hukum dan permasalahan terkait dengan Penerapan Business Judgment Rules di Indonesia serta memahami dan menganalisis pengaplikasian Prinsip Business Judgment Rules pada pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Permasalahan yang terjadi yakni Tindak Pidana Korupsi sehubungan dengan Investasi pada Participating Interest (PI) atas Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009 pada implikasinya diduga terdapat penyimpangan pada pengusulan investasi melanggar pedoman investasi dalam pengambilan putusan. Tipe penelitian yang dipergunakan yakni penelitian normatif yang mana dijalankan menerapkan, pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, beserta pendekatan kasus. Temuan dari penelitian menemukan bahwasanya tindakan Direksi BUMN yang bertanggungjawab untuk serta atas nama kepentingan serta tujuan perseroan mampu dilindungi secara hukum oleh Prinsip Business Judgment Rule sehingga kerugian yang dialami Perseroan BUMN tidak mampu dimintai pertanggungjawaban kepada direksinya. Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Pid.Sus/2020 atas perkara tersebut tidaklah tepat dikarenakan mengenai pengambilan keputusan oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Pertamina Pasal 11 ayat (8) butir c yaitu Direksi PT. Pertamina (Persero) tidak melakukan pengurusannya melalui itikad baik serta kehati-hatian demi kepentingan serta disesuaikan dengan tujuan serta maksud Perseroan Terbatas karena Tindakan yang diambil oleh Terdakwa ketika melakukan penandatanganan SPA tanpa persetujuan Dewan Komisaris dan tanpa adanya Due Diligence terhadap akuisisi tersebut.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Prinsip Business Judgment Rules, Tindak Pidana Korupsi, Direksi BUMN.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	GIOVANI
Date Deposited:	28 May 2024 08:12
Last Modified:	04 Jul 2024 08:29
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/64138

Actions (login required)

View Item