TRANSAKSI JUAL BELI APLIKASI BERBAYAR MELALUI PLATFORM TWITTER MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Larasati, Annisa Putri (2024) TRANSAKSI JUAL BELI APLIKASI BERBAYAR MELALUI PLATFORM TWITTER MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. S1 thesis, Fakultas Hukum.

	Text Cover.pdf Download (90kB)
	Text Abstrak.pdf Download (221kB)
	Text Lembar Persetujuan.pdf Download (374kB)
	Text Pengesahan.pdf Download (542kB)
	Text Kata Pengantar.pdf Download (174kB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (219kB)
	Text Bab 1.pdf Download (346kB)
	Text Bab 2.pdf Download (316kB)
	Text Bab 3.pdf Download (372kB)
	Text Bab 4.pdf Download (160kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (247kB)
	Text Annisa Putri Larasati - Skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perkembangan teknologi melaju dengan pesat seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, dari perkembangan teknologi, informasi, serta komunikasi pada era globalisasi menyumbangkan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai sektor, tanpa terkecuali sektor ekonomi, sosial, maupun budaya. Intensitas transaksi perdagangan secara elektronik di Indonesia semakin meningkat, sebagian besar pengguna berasal dari kalangan anak dibawah umur. Negara memiliki kewajiban dalam menjamin setiap hak warga negaranya tanpa terkecuali dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan sebagai wujud dari kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum dari suatu perjanjian jual beli aplikasi berbayar yang diperoleh dari penjual melalui platform twitter serta bagaimana perlindungan konsumen atas transaksi jual beli tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Hasil yang diperoleh yaitu bahwasanya dalam UU ITE terbaru hanya menghimbau kepada penyelenggara sistem elektronik untuk memperhatikan hak-hak anak dalam mengakses internet sedangkan aturan mengenai batasan usia dalam mengakses internet belum diatur secara lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan terkait. Dibutuhkan segera peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai keseragaman batas usia dalam mengakses internet agar tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan. Untuk itu, guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Indonesia, Pemerintah harus segara menerbitkan Peraturan Pemerintah sesuai dengan perintah UndangUndang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat aturan lebih lanjut mengenai batas usia dalam mengakses internet.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Larasati
Date Deposited:	12 Jul 2024 06:50
Last Modified:	12 Jul 2024 06:50
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/67435

Actions (login required)

View Item