ANALISIS YURIDIS PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2023

Nababan, Simson Heskia (2024) ANALISIS YURIDIS PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2023. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text ABSTRAK Skripsi.pdf Download (34kB)
	Text BAB I Skripsi Simson.pdf Download (213kB)
	Text BAB 4 Skripsi Simson.pdf Download (45kB)
	Text Daftar Pustaka Skripsi Simson.pdf Download (159kB)
	Text lembar pengesahan simson.pdf Download (1MB)
	Text cover .pdf Download (38kB)
	Text DOC-20240717-WA0003..pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Permendagri No. 4 Tahun 2023 yang mengatur prosedur pengisian kekosongan jabatan kepala daerah di Indonesia, menjadi fokus utama dalam konteks hukum administrasi negara. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai aspek hukum terkait, seperti kewenangan pengisian, proses seleksi, syarat calon, serta implikasi hukumnya terhadap stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan daerah, dengan mencatat ketidaksesuaiannya terhadap Teori Demokrasi dan Teori Kedaulatan Rakyat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penunjukan Penjabat Kepala Daerah (PJ) sesuai dengan ketentuan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik studi literatur dan analisis teks peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Permendagri No. 4 Tahun 2023, dalam konteks hukum yang lebih luas. Temuan utama dari analisis ini menunjukkan bahwa Permendagri tersebut memberikan landasan hukum yang terstruktur dan jelas untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam prosesnya.Namun, dalam kenyataannya, proses penunjukan PJ Kepala Daerah sering kali tidak melibatkan keterlibatan langsung dari rakyat, melainkan ditetapkan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini mengindikasikan adanya degradasi politik dalam sistem demokrasi, yang menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi politik pejabat yang ditunjuk tanpa partisipasi langsung rakyat. Pentingnya keterlibatan rakyat dalam proses ini tidak hanya untuk memastikan legitimasi politik, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas kepemimpinan di tingkat daerah serta meminimalisir potensi konflik hukum terkait pengisian jabatan kepala daerah

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Penjabat Kepala Daerah, Polemik, Demokrasi
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nababan
Date Deposited:	17 Jul 2024 03:00
Last Modified:	17 Jul 2024 03:01
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/68303

Actions (login required)

View Item