Analisis kedudukan peraturan menteri terhadap peraturan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Febrianti, Anisa (2024) Analisis kedudukan peraturan menteri terhadap peraturan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. D3 thesis, Universitas Jambi.

	Text Anisa Febrianti RRB10017001-Edit100.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER SKRIPSI KAK ANIS.pdf Download (29kB)
	Text ABSTRAK SKRIPSI KAK ANIS.pdf Download (118kB)
	Text persetujuan dan pengesahan .pdf Download (1MB)
	Text BAB I SKRIPSI KAK ANIS.pdf Download (644kB)
	Text BAB IV SKRIPSI KAK ANIS.pdf Download (44kB)
	Text Daftar Pustaka skripsi kak anis.pdf Download (404kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkritisi tentang kedudukan, fungsi, dan eksistensi peraturan daerah dalam kaitannya dengan kedudukan Peraturan Menteri Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian yaitu, pertama Peraturan Menteri dihadapkan dengan Peraturan Daerah maka sudah jelas kedudukannya lebih tinggi Peraturan Menteri. Dengan demikian menimbulkan 2 (dua) akibat hukum yakni dicantumkannya Peraturan Menteri sebagai dasar hukum di ketentuan mengingat pada penyusunan rancangan Peraturan Daerah Provinsi serta sebagai sarana untuk sinkronisasi ketika dilaksanakan proses harmonisasi rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri sebagai Peraturan Perundang-Undangan diakui keberadaan dan kekuatan mengikatnya akan tetapi tidak jelas kedudukannya. Apabila dilihat dalam pelaksanaannya, Peraturan Menteri memiliki peran yang cukup penting yaitu sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat yang lebih tinggi kedudukannya. 1) Agar terjadi keseragaman dalam pembentukan peraturan daerah, sudah seharusnya setiap peraturan daerah mencantumkan peraturan menteri dalam konsiderans “mengingat”. 2) Perlu kiranya mengkaji ulang dan merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk memasukkan peraturan menteri dalam suatu hirarkhi, agar tidak lagi terjadi tafsir yang berbeda serta perdebatan antara derajat peraturan menteri dengan peraturan daerah. Kata Kunci : Analisis, Kedudukan, Peraturan Mentri, Peraturan Daerah, Sistem Ketatanegaraan

Type:	Thesis (D3)
Uncontrolled Keywords:	Analisis, Kedudukan, Peraturan Mentri, Peraturan Daerah, Sistem Ketatanegaraan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FEBRIANTI
Date Deposited:	31 Jul 2024 07:56
Last Modified:	31 Jul 2024 07:57
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/69732

Actions (login required)

View Item