ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN TERHADAP KEWAJIBAN PASCA TAMBANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 35 TAHUN 2008

Rudiansyah, Febrika (2024) ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN TERHADAP KEWAJIBAN PASCA TAMBANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 35 TAHUN 2008. S1 thesis, Hukum Tata Negara.

	Text SKRIPSI FIXX FEBRIKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (12MB)
	Text COVER FEBRIKA BARUU(1).pdf Download (63kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN FEBRIKA.pdf Download (669kB)
	Text ABSTRAK TA FEBRIKA.pdf Download (496kB)
	Text BAB I TA FEBRIKA(1)(1).pdf Download (169kB)
	Text BAB IV TA FEBRIKA.pdf Download (334kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA TA FEBRIKA.pdf Download (457kB)

Abstract

ABSTRAK Perencanaan dan pengelolaan lingkungan yang baik memiliki tujuan meminimalisir dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan, dan membantu melestarikan lingkungan. Kegiatan pascatambang bersifat progresif, sesuai rencana tata guna lahan pasca tambang. Program pascatambang merupakan program wajib yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan baik swasta maupun non swasta, dimana peraturan kewajiban pascatambang. Oleh karena itu diperlukan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bentuk kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam mengawasi terhadap pelaksanaan kewajiban pascatamabang izin usaha pertambagan di Kabupaten Bungo dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara yang tidak melaksanakan kewajiban pascatambang izin usaha pertambangan di Kabupaten Bungo. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dengan melakukan wawancara sebagai bahan utama. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) bentuk kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo dalam melakukan pengawasan masih kurang maksimal dikarenakan kewenangannya sudah dialihkan ke Kementrian atau Pemerintah Pusat (2) Tindak lanjut Pemerintahan Daerah dalam hal ini adalah melaporkan laporan masyarakat kepada Kementrian atau Pemerintah pusat. Kata Kunci: Kewenangan, Pengawasan, Pascatambang, Izin Usaha Pertambangan. ABSTRACT Good environmental planning and management aims to minimize the negative impacts of mining on the environment, and help preserve the environment. Post-mining activities are progressive, in accordance with post-mining land use plans. The post-mining program is a mandatory program that must be carried out by every company, both private and non-private, where post-mining obligations are regulated. Therefore, local government supervision of these activities is required. This research aims to discuss the form of authority of the Bungo Regency Regional Government in supervising the implementation of post-mining obligations of mining business licenses in Bungo Regency and follow-up on the results of supervision of coal mining companies that do not carry out post-mining obligations of mining business licenses in Bungo Regency. This research is an Empirical Juridical research by conducting interviews as the main material. The results of the study show that (1) the form of authority of the Bungo Regency local government in conducting supervision is still less than optimal because its authority has been transferred to the Ministry or Central Government (2) The follow-up of the Regional Government in this case is to report community reports to the Ministry or Central Government. Keywords: Authority, Supervision, Post-mining, Mining Business License.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Rudiansyah
Date Deposited:	05 Sep 2024 06:46
Last Modified:	05 Sep 2024 06:46
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/70327

Actions (login required)

View Item