Hawani, Patrisia (2024) OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI TERHADAP TARIF RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA DANAU KERINCI. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.
|
Text
SKRIPSI_PATRISIA_cetak.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
|
Text
COVER.pdf Download (26kB) |
|
|
Text
Persetujuan Patrisia.pdf Download (367kB) |
|
|
Text
Pengesahan Patrisia.pdf Download (340kB) |
|
|
Text
bab 1 patrisia.pdf Download (248kB) |
|
|
Text
bab 4.pdf Download (15kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA Patrisia.pdf Download (80kB) |
|
|
Text
ABSTRAK Patrisia.pdf Download (11kB) |
Abstract
Mencuatnya keresahan masyarakat mengenai tarif retribusi masuk di Kawasan Danau Kerinci yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan menimbulkan dugaan adanya pungutan liar terhadap masyarakat. Pemerintah daerah berperan penting dalam pengawasan retribusi di Kawasan wisata tersebut, namun hingga saat ini, permasalahan yang sama mengenai tarif retribusi masih saja terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap retribusi pariwisata di Kawasan Danau Kerinci dan untuk menganalisis apakah pungutan retribusi pariwisata di Kawasan Wisata Danau Kerinci sudah sesuai dengan Perda Kab. Kerinci No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap retribusi pariwisata di Kawasan Danau Kerinci yaitu pertama, pengawasan administrasi, berupa pengawasan terhadap alur administrasi retribusi berdasarkan standar operasional dan perundang-undangan yang berlaku; kedua pengawasan operational, berupa kunjungan dan inspeksi ke Kawasan wisata Danau kerinci; ketiga, pengawasan partisipatif, berupa aduan masyarakat melalui forum aduan; keempat, pengawasan kolaboratif yang dilakukan bersama BPKPD, inspektorat daerah, dan Polres Kabupaten Kerinci. Pungutan retribusi pariwisata di Kawasan Wisata Danau Kerinci belum optimal karena belum sesuai dengan Perda Kab. Kerinci No. 1 Tahun 2024 dan belum maksimal dalam mengatur tentang retribusi parkir yang merupakan salah satu jenis retribusi daerah, sehingga tarif yang ditetapkan pada pengunjung berubah-ubah dan cenderung mahal bagi pengunjung. Adanya pengelolaan yang dilakukan oleh pihak kedua selaku penyewa dan pengelola Kawasan wisata Danau kerinci dan minimnya pengawasan dari pihak pemerintah daerah menimbulkan tidak konsistennya tarif retribusi pariwisata di Danau Kerinci yang berakibat pada kerugian bagi pengunjung maupun pemerintah daerah setempat. Ditambah lagi, Perda Kab. Kerinci No. 1 Tahun 2024 belum dipublikasi secara luas sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat umum dan menimbulkan kekaburan atas transaparansi dan kepastian hukum bagi masyarakat.
| Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pengawasan, Pemerintah Daerah, Retribusi |
| Subjects: | L Education > L Education (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | HAWANI |
| Date Deposited: | 10 Oct 2024 07:00 |
| Last Modified: | 10 Oct 2024 07:00 |
| URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/71350 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
