Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Katalog Lokal oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

Ardiansyah, shandy and Helmi, Helmi and ARFA'I, ARFA'I (2024) Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Katalog Lokal oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. S2 thesis, Fakultas Hukum.

	Text TESIS FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER.pdf Download (170kB)
	Text PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (365kB)
	Text BAB I.pdf Download (857kB)
	Text BAB V.pdf Download (575kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (465kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi. Yang bertujuan mengetahui, memahami, dan menganalisis efektivitas hukum kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog lokal, serta peran lembaga pengawas terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog lokal di lingkup pemerintahan provinsi jambi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti dan menganalisa bahan pustaka seperti data primer yaitu peraturan perundang-undangan dengan dengan bantuan data sekunder sumber-sumber atau bahan tertulis berupa artikel, buku-buku, majalah dan koran, serta data tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa kebijakan yang mengatur pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi belum sepenuhnya efektif, karena pengaturannya masih belum spesifik baik dalam hal substansi maupun teknis. Pengaturan sanksi yang ada sekarang terhadap pelaku yang melakukan kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa juga belum sepenuhnya memberikan efek jera. Selain itu, Peranan lembaga pengawas internal maupun eksternal dalam pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, belum sepenuhnya dapat dikatakan optimal dikarenakan masih adanya beberapa permasalahan mulai dari keterbatasan kewenangan, dualisme peran pada lembaga pengawas, budaya intervensi dan konflik kepentingan, serta minimnya sumber daya aparatur pengawas internal baik dalam hal kuantaitas maupun kompetensi. Kata Kunci: kebijakan, pengadaan barang dan jasa, e-katalog lokal

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > KD England and Wales > KDC Scotland
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Sandhi Ardiansyah
Date Deposited:	10 Dec 2024 04:14
Last Modified:	10 Dec 2024 04:14
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/72632

Actions (login required)

View Item