KEWENANGAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Dewi Oktara, Sari and Hartati, Hartati and Syamsir, Syamsir (2025) KEWENANGAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH. S2 thesis, Fakultas Hukum.

	Text TESIS FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text cover.pdf Download (385kB)
	Text PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .pdf Download (975kB)
	Text 20250326125450phpWJpzSq.pdf Download (516kB)
	Text 20250326130343phpZkWUdX.pdf Download (817kB)
	Text 20250326130453phpisDn9S.pdf Download (570kB)
	Text 20250326130510php3cxIDr.pdf Download (493kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum kewenangan Kementerian Hukum dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi bagaimana konsep pengharmonisasian yang ideal agar selaras dengan prinsip otonomi daerah dan Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda masih memiliki kekuatan hukum yang tidak efektif, karena saat ini kewenangan Kementerian Hukum hanya didasarkan pada Undang-Undang yang belum memilik peraturan pelaksana dan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang tidak memiliki daya ikat yang kuat. Hakekatnya Surat Edaran hanya sebagai instrumen kebijakan administratif yang bersifat internal untuk memberikan arahan atau pedoman yang hanya berlaku di bawah kementerian terkait bukan sebagai regulasi yang mengikat masyarakat luas. Untuk menciptakan regulasi daerah yang ideal, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, partisipasi masyarakat, serta penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai pedoman teknis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa proses harmonisasi Ranperda harus diperkuat dengan regulasi yang lebih tinggi agar memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah segera menyusun Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang mengatur secara teknis mekanisme pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperda. Kata Kunci: Kewenangan, Pengharmonisasian, Pembulatan, Pemantapan Konsepsi, Rancangan Perda

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > KD England and Wales > KDC Scotland
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Sari Dewi Oktara
Date Deposited:	10 Apr 2025 03:24
Last Modified:	10 Apr 2025 03:24
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/76766

Actions (login required)

View Item