Analisis Perjanjian Pemagangan antara PT Bank Maybank dengan Pekerja di Tinjau dari Prinsip Kepastian Hukum

Khodijah, Siti (2025) Analisis Perjanjian Pemagangan antara PT Bank Maybank dengan Pekerja di Tinjau dari Prinsip Kepastian Hukum. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text ABSTRAK.pdf Download (198kB)
	Text BAB 1.pdf Download (368kB)
	Text BAB 4.pdf Download (163kB)
	Text COVER.pdf Download (84kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (218kB)
	Text Skripsi Siti Khodijah .pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text Pengesahan dan persetujuan.pdf Download (677kB)

Abstract

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pemagangan yang dibuat oleh PT Bank Maybank masih mengandung klausul-klausul yang tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain berupa ketentuan mengenai penahanan ijazah peserta magang serta sanksi penalti terhadap peserta yang mengundurkan diri. Klausul penahanan ijazah dinilai melanggar hak sipil peserta dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa batal demi hukum atau dapat dibatalkan, serta membuka ruang gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari Apakah dalam perjanjian pemagangan antara PT Bank Maybank dengan peserta magang telah dilakukan penerapan prinsip kepastian hukum? dan Bagaimana akibat hukum perjanjian magang yang mencantumkan penahanan ijazah? Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, hasil dari penelotian ini adalah Perjanjian pemagangan antara PT Bank Maybank dan peserta magang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Ditemukan klausul problematik seperti penahanan dokumen pribadi dan penalti tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, yang dapat menimbulkan ketimpangan dan merugikan peserta magang sebagai pihak yang lebih lemah.Sehingga peneliti menyarankan agar perusahaan tidak lagi mencantumkan klausul-klausul yang bersifat merugikan atau membatasi hak peserta magang, serta mendesak pemerintah untuk memperkuat regulasi pemagangan melalui pengawasan dan instrumen hukum yang lebih tegas. This study aims to analyze the internship agreement between PT Bank Maybank Indonesia Tbk and internship participants from the perspective of the legal certainty principle, and to examine the legal consequences of including a diploma retention clause in such agreements. Internship programs in Indonesia are regulated as part of vocational training under Law Number 11 of 2020 on Job Creation and Minister of Manpower Regulation Number 6 of 2020 concerning the Implementation of Internships in Domestic Enterprises. However, in practice, many internship agreements deviate from the normative framework and create legal imbalances between interns and companies. This research finds that the internship agreement used by PT Bank Maybank still contains provisions that are inconsistent with the principle of legal certainty as mandated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, including clauses on the withholding of academic diplomas and penalties for interns who resign before the program ends. The diploma retention clause is deemed to violate the civil rights of interns and lacks a clear legal basis, thereby potentially resulting in legal consequences such as being declared null and void or voidable. Furthermore, such actions may be categorized as unlawful acts under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Using a normative juridical method, this study concludes that the legal protection of interns remains inadequate and that improvements are needed in drafting internship agreements that uphold the principles of legality, justice, and contractual balance. This research recommends that companies refrain from including harmful or restrictive clauses in internship agreements and urges the government to strengthen internship regulations through stricter legal oversight and enforcement mechanisms

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Khodijah
Date Deposited:	11 Jul 2025 02:43
Last Modified:	11 Jul 2025 02:43
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/83508

Actions (login required)

View Item