DISPARITAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN PELIHARAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 77/PID.B/2018/PN LBO DAN STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PID.B/2023/PN ATB)

Ardhani, Ersahila (2025) DISPARITAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN PELIHARAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 77/PID.B/2018/PN LBO DAN STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PID.B/2023/PN ATB). S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text FULL SKRIPSI_Ersahila Ardhani.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text Halaman Judul_Ersahila Ardhani.pdf Download (912kB)
	Text Lembar Persetujuan_Ersahila Ardhani.pdf Download (662kB)
	Text Lembar Pengesahan_Ersahila Ardhani.pdf Download (1MB)
	Text Abstrak_Ersahila Ardhani.pdf Download (202kB)
	Text BAB I_Ersahila Ardhani.pdf Download (399kB)
	Text BAB IV_Ersahila Ardhani.pdf Download (123kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_Ersahila Ardhani.pdf Download (199kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus (Studi Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/Pn Lbo dan Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Atb) serta menilai keadilan sanksi bagi korban dan perlindungan hewan. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara bagi tersangka dalam tindak pidana penganiayaan terhadap hewan peliharaan (Studi Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/Pn Lbo dan Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Atb)?, dan 2) Bagaimanakah pembaharuan di masa mendatang dalam hukum pidana untuk memperkuat sanksi pidana dalam pemulihan kerugian akibat penganiayaan hewan peliharan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan tipe yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan dua hal penting. Pertama, bahwa penjatuhan pidana oleh hakim terhadap kedua putusan tersebut belum tepat, karena dari analisis terhadap Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/Pn Lbo dan Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Atb, terdapat ketidaksesuaian dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan, yang mana korban yang kerugiannya lebih besar hukumannya lebih ringan dan sebaliknya. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 302 Ayat (2) KUHP hukumannya masih terlalu ringan dan belum mempertimbangkan kerugian dari segi ekonomi korban. Meskipun dalam KUHP baru Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 337 telah meningkatkan ancaman pidana dan denda, tetapi pengaturannya hanya secara umum. Oleh karena itu, perlu adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur sanksi pidana yang lebih spesifik. Pembaharuan ini ini perlu didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang lebih adil. Kata kunci : disparitas, hewan peliharaan, putusan pengadilan The purpose of this study is to determine and analyze the basis for judges' considerations in deciding (Study of Decision Number 77/Pid.B/2018/Pn Lbo and Study of Decision Number 14/Pid.B/2023/Pn Atb) and to assess the fairness of sanctions for victims and animal protection. The formulation of the research problem is 1) What is the basis for judges' considerations in deciding cases for suspects in criminal acts of animal abuse (Study of Decision Number 77/Pid.B/2018/Pn Lbo and Study of Decision Number 14/Pid.B/2023/Pn Atb)?, and 2) How are future updates in criminal law to strengthen criminal sanctions in recovering losses due to animal abuse?. This study uses a research method with a normative juridical type with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study show two important things. First, that the sentencing by the judge to the two decisions is not yet appropriate, because from the analysis of Decision Number 77/Pid.B/2018/Pn Lbo and Decision Number 14/Pid.B/2023/Pn Atb, there is a discrepancy in the sentencing of perpetrators of animal abuse crimes, where victims who suffer greater losses receive lighter sentences and vice versa. Second, in Law Number 1 of 1946 Article 302 Paragraph (2) of the Criminal Code, the punishment is still too light and does not consider the economic losses of the victim. Although in the new Criminal Code Law Number 1 of 2023 Article 337 has increased the threat of criminal penalties and fines, the regulations are only general. Therefore, there needs to be a Regional Regulation (PERDA) that regulates more specific criminal sanctions. This renewal needs to be supported by increased public awareness and fairer law enforcement. Keywords: criminal disparity, pets, court ruling

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	criminal disparity, pets, court ruling
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Ardhani
Date Deposited:	14 Jul 2025 04:35
Last Modified:	01 Aug 2025 07:42
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/83983

Actions (login required)

View Item