Hak Paten Sebai Objek Jaminan Fidusia Dalam Persfektif Undang Undang

Sitorus, Wahyu Marcelino (2025) Hak Paten Sebai Objek Jaminan Fidusia Dalam Persfektif Undang Undang. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text cover wahyu fix.pdf Download (55kB)
	Text bab 1 ok.pdf Download (340kB)
	Text BAB IV WAHYU.pdf Download (245kB)
	Text ABSTRAK 1 acc.pdf Download (118kB)
	Text DAFTAR PUSTAK1.pdf Download (182kB)
	Text pengesahan dosen acc.pdf Download (84kB)
	Text Skripsi Ful Wahyu Sitorus.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Skripsi Ful Wahyu Sitorus.pdf Download (1MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk menentukan cara menilai nilai ekonomi suatu patent sebagai jaminan untuk jaminan fidusia; 2) untuk menentukan cara menegakkan hak atas patent jika debitur gagal memenuhi perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah: 1) Penilaian hak paten sebagai jaminan untuk jaminan fidusia. Secara umum, terdapat tiga metode untuk menentukan nilai ekonomi hak paten: pendekatan biaya, pendekatan pendapatan bruto, dan pendekatan pendapatan. Namun, metode penilaian ini tidak memadai untuk menentukan nilai ekonomi hak paten sebagai jaminan untuk jaminan fidusia. Oleh karena itu, Indonesia perlu menetapkan peraturan yang jelas untuk menentukan nilai ekonomi jaminan tersebut. Di Indonesia, idealnya, Badan Penilaian Aset Hak Kekayaan Intelektual (BPKI) harus dibentuk oleh lembaga negara terkait, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta lembaga penelitian dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Pembentukan ini juga dapat melibatkan dukungan dari sektor swasta, terutama asosiasi bisnis yang memahami dinamika kekayaan intelektual di dunia industri. 2) Mekanisme penegakan hak paten sebagai jaminan dalam perjanjian fidusia. Di Indonesia, penegakan hak paten tidak diatur secara jelas dalam perjanjian fidusia. Secara teoritis, hak paten dapat digunakan sebagai jaminan untuk pelunasan utang, tetapi dalam praktiknya, hal ini sangat sulit diimplementasikan tanpa regulasi tambahan yang mengatur hal tersebut. Yang dibutuhkan adalah pembentukan undang-undang baru mengenai penggunaan hak paten sebagai jaminan untuk pelunasan utang, sehingga lembaga pembiayaan, baik bank maupun non-bank, dapat memberikan pinjaman kepada pemegang hak paten sebagai peminjam yang menjaminkan hak patennya. Tanpa khawatir bahwa peminjam dapat gagal bayar kapan saja.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Cidera janji,Hak paten, Valuasi ekonomi
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Sitorus
Date Deposited:	16 Jul 2025 06:36
Last Modified:	16 Jul 2025 06:37
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/84611

Actions (login required)

View Item