PENGATURAN TENTANG KEPESERTAAN PEKERJA MANDIRI PROGRAM TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN

Siagian, Steven Ryandy (2025) PENGATURAN TENTANG KEPESERTAAN PEKERJA MANDIRI PROGRAM TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text JUDUL.pdf Download (67kB)
	Text CamScanner �16-07-25 13.53�.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (308kB)
	Text BAB IV.pdf Download (91kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (172kB)

Abstract

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. Tapera diwajibkan untuk pekerja formal, seperti ASN, TNI-Polri, dan pekerja swasta, serta pekerja mandiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kepesertaan program Tabungan Perumahan Rakyat terhadap pekerja mandiri dalam Prespektif Undang-Undang dan untuk menganalisis pengaturan kepesertaan Program Tabungan Perumahan Rakyat terhadap pekerja mandiri berkesesuaian dengan prinsip kemanfaatan (utilitarianisme) dalam hukum. Kewajiban mengenai pengaturan kepesertaan Tapera menuai berbagai tanggapan, terutama dari pekerja mandiri yang merasa bahwa sifat pekerjaan mereka tidak mendukung keikutsertaan dalam program ini secara konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kepesertaan pekerja mandiri dalam program Tapera berdasarkan perspektif perundang-undangan, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip kemanfaatan (utilitarianisme) dalam hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kepesertaan Tapera untuk pekerja mandiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, menghadirkan tantangan terkait keberlanjutan penyetoran iuran. Hal ini disebabkan oleh sifat penghasilan pekerja mandiri yang fluktuatif, sehingga kewajiban ini dinilai tidak sepenuhnya bermanfaat dan berpotensi mengurangi kemandirian finansial mereka. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap kebijakan ini agar lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan pekerja mandiri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum di bidang perumahan yang lebih bermanfaat, serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum bagi peserta program Tapera, khususnya pekerja mandiri. Kata Kunci : Tapera, Kepesertaan, Pekerja Mandiri, Utilitarianisme

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Tapera, Kepesertaan, Pekerja Mandiri, Utilitarianisme
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	SIAGIAN
Date Deposited:	17 Jul 2025 02:57
Last Modified:	17 Jul 2025 02:57
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/84645

Actions (login required)

View Item