pertanggungjawaban pidana korporasi tentang produk yang tidak sesuai dengan label dan iklan di dalam perspektif peraturan perundang-undangan

muhajirin, muhajirin (2021) pertanggungjawaban pidana korporasi tentang produk yang tidak sesuai dengan label dan iklan di dalam perspektif peraturan perundang-undangan. S2 thesis, HUKUM.

	Text COVER.pdf Download (113kB)
	Text PERSETUJUAN.pdf Download (98kB)
	Text PENGESAHAN.pdf Download (116kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (90kB)
	Text BAB V.pdf Download (187kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (214kB)

Abstract

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perumusan masalah dalam penelitian ini: 1)Bagaimanakah Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tentang Produk Yang Tidak Sesuai Dengan Label Dan Iklan Di Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan? 2)Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perlindungan Konsumen? Tujuan penelitian ini 1)untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tentang produk yang tidak sesuai dengan label dan iklan di dalam prespektif Peraturan Perundang-Undangan; 2)untuk menganalisis dan mengkritisi kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai sekarang belum satupun putusan pengadilan Indonesia yang menjatuhkan pidana terhadap korporasi. Namun demikian, bukan berarti korporasi tidak dapat dipidana (dengan menerapkan asas strict liability), meskipun pertanggungjawaban korporasi tidak dapat berdiri sendiri sendiri (artinya korporasi tidak mungkin dipertanggungjawabkan secara pidana, tanpa pula mempertanggungjawabkan para wakilnya secara pidana). Cara hukum pidana menjangkau perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh Korporasi yakni dengan mengadopsi asas vicarious liability. Artinya, hukum pidana menganut asas bahwa perilaku pidana dari pengurus badan hukum merupakan perilaku pidana badan hukum yang diurusnya. Pemidanaan dalam korporasi bersifat alternatif dimana pengurus dapat dikenakan pidana penjara sedangkan korporasi dikenakan pidana denda. Adapun sanksi pidana yang ideal untuk diterapkan yakni sanksi pidana yang bersifat finansial. Sanksi pidana ini terbagi kedalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan berupa pidana pembayaran ganti rugi.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Depositing User:	MUHAJIRIN
Date Deposited:	19 Jul 2021 04:18
Last Modified:	19 Jul 2021 04:18
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/23343

Actions (login required)

View Item