Kepemilikan Hak Atas Tanah Akibat Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Indonesia

Rafsanjani, Sukron (2023) Kepemilikan Hak Atas Tanah Akibat Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Indonesia. S2 thesis, Kenotariatan.

	Text 1. Tesis Revisi Sidang Sukron Rafsanjani.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 2. Cover.pdf Download (19kB)
	Text 3. Halaman Persetujuan.pdf Download (63kB)
	Text 4. Abstrak.pdf Download (17kB)
	Text 5. BAB I.pdf Download (467kB)
	Text 6. BAB V.pdf Download (16kB)
	Text 7. Daftar Pustaka.pdf Download (240kB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perkawinan campuran menurut hukum perdata di Indonesia dan pengaruh perkawinan campuran terhadap kepemilikan status hak atas tanah di Indonesia. Permasalahan Bagaimana akibat hukum perkawinan campuran menurut hukum perdata di Indonesia? Apakah perkawinan campuran berpengaruh terhadap kepemilikan status hak atas tanah di Indonesia?. Tipe penelitian ini yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis, dengan menggunakan teori tanggungjawab dan teori kewenangan serta teori kepastian hukum. Hasil penelitian bahwa status hak atas tanah yang dimiliki oleh suami istri dalam perkawinan campuran itu bisa tetap dimiliki apabila adanya perjanjian perkawinan yang dibuat, apabila tidak ada dan hak atas tanah itu berupa warisan maka dalam jangka waktu paling lama 1 tahun harus dialihkan apabila tidak maka status hak atas tanah itu beralih kepada negara. Apabila adanya perjanjian perkawinan yang berisikan tentang pemisahan kekayaan, maka salah satu pihak yang merupakan warga negara Indonesia dapat memiliki hak milik atas suatu bidang tanah dengan menggunakan namanya sendiri. Hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh pasangan perkawinan campuran terbatas pada hak pakai dan hak sewa, apabila terdapat perjanjian perkawinan maka pasangan yang masih warga negara Indonesia dapat menikmati semua hak atas tanah yang ada di Indonesia asalkan masih menjadi warga negara Indonesia dan akibat hukumnya jika WNI dalam perkawinan campuran dapat memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan asalkan pelaku perkawinan campuran mempunyai perjanjian perkawinan sebelum menikah, yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan. Dengan adanya perjanjian perkawinan maka tidak terdapat percampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak tersebut adalah menjadi milik masing-masing.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	Sukron Rafsanjani
Date Deposited:	14 Jul 2023 03:59
Last Modified:	14 Sep 2023 02:55
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/53187

Actions (login required)

View Item