Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ransomware dalam Perspektif Peratura perundang-undangan

Robbi, Suci wahyuning (2025) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ransomware dalam Perspektif Peratura perundang-undangan. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI UNJA.

	Text Full skripsi .pdf Download (1MB)
	Text Abstrak skripsi Suci.pdf Download (173kB)
	Text Halaman pengesahan skripsi fiks.pdf Download (600kB)
	Text BAB 1 skripsi suci.pdf Download (308kB)
	Text BAB II skripsi suci.pdf Download (330kB)
	Text BAB III skripsi suci.pdf Download (265kB)
	Text BAB IV skripsi suci.pdf Download (116kB)
	Text cover skripsi suci.pdf Download (79kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA suci.pdf Download (206kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ransomware, dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana ransomware dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian adalah yuridis normative. Perumusan masalah ini adalah Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ransomware, dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana ransomware dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang pertanggungawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ransomware dapat berpedoman pada Pasal 27B ayat (1) UU ITE, Pasal 30 ayat (2) UU ITE, Pasal 32 ayat (1) UU ITE, Pasal 368 ayat (1) KUHP,dan Pasal 67 ayat (1) UU Perlindungan Data Pribadi dengan cara menjatuhkan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku atas tindak pidana ransomware. Akan tetapi, pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana tehadap pelaku tindak pidana ransomware dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih mengalami kekaburan norma, yang dimana terdapat unsur-unsur ransomware yang tidak terpenuhi sehingga belum ada pasal yang secara spesifik mengatur mengenai ransomware, maka pelaku tindak pidana ransomware sulit untuk diminta pertanggungjawaban pidana, serta tidak ada penegasan dalam aturan tersebut sehingga kasus ini sulit dibuktikan. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana ransomware dalam perspektif peraturan perundang-undangan sebagaimana telah berpedoman pada UU ITE, KUHP dan UU Perlindungan Data Pribadi belum terwujud, hal ini dikarenakan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku beum ada pasal yang digunakan secara jelas, sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, pelaku, dan tindak pidana ransomware

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Depositing User:	ROBBI
Date Deposited:	10 Apr 2025 08:15
Last Modified:	10 Apr 2025 08:15
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/76929

Actions (login required)

View Item