PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK SERTIFIKAT TANAH PASCA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 656/PDT.G/2023/PN.TNG TENTANG PEMBATALAN AKTA JUAL BELI

Nur, Indra (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK SERTIFIKAT TANAH PASCA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 656/PDT.G/2023/PN.TNG TENTANG PEMBATALAN AKTA JUAL BELI. S1 thesis, Hukum Perdata.

	Text repository Indra.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text COVER.pdf Download (135kB)
	Text PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (899kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (179kB)
	Text BAB I.pdf Download (379kB)
	Text BAB II.pdf Download (340kB)
	Text BAB III.pdf Download (271kB)
	Text BAB IV.pdf Download (156kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (214kB)

Abstract

Permasalahan terkait perlindungan hukum atas kepemilikan sertifikat tanah semakin kompleks, salah satunya dalam konteks Putusan Pengadilan yang membatalkan akta jual beli autentik yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 656/Pdt.G/2023/PN.Tng yang menyatakan akta jual beli tanah batal dan tidak sah secara hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana status sertifikat tanah yang sudah diterbitkan yang dianggap sah dan jaminan bagi pemilik sertifikat yang beritikad baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pembatalan akta jual beli serta menelaah perlindungan hukum dan dampak terhadap pemilik sertifikat hak atas tanah pasca Putusan Pengadilan yang membatalkan akta jual beli autentik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Nomor 656/Pdt.G/2023/PN.Tng sudah memenuhi kepastian hukum dan keadilan dalam perspektif sosial karena, dinyatakan tidak sah dan membatalkan akta jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka dengan keadilan dapat memberikan jaminan terhadap pihak yang berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa. Dengan dibatalkannya akta jual beli maka peristiwa dan perbuatan hukum dianggap tidak pernah ada, Putusan Pengadilan tersebut juga telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap akta dibawah tangan dibuktikan dengan dinyatakan sah dan berbekuatan hukum akta perjanjian akan jual beli, serta implikasi pembatalan akta jual beli tidak secara langsung membatalkan sertifikat hak atas tanah, meskipun tidak secara otomatis membatalkan sertifikat tanah tetapi dapat kehilangan ha katas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan yang membatalkan akta jual beli sebagai dasar penerbitan sertifikat hak atasn tanah. Dinyatakan batal dan tidak sah secara hukum. Meskipun demikian, pemilik sertifikat yang mempunyai bukti hak secara sah dan beritikad baik tetap dapat memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan dan upaya administrasi pertanahan. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang kuat sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pemilik hak atas tanah yang sah dan beritikad baik dalam transaksi jual beli. Kata Kunci: keadilan, perlindungan hukum, pembatalan, hak atas tanah.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur
Date Deposited:	02 Jul 2025 06:33
Last Modified:	02 Jul 2025 06:33
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/81041

Actions (login required)

View Item