kepastian dan akibat hukumterhadap penundaan pembayaran BPHTB atas agunan yang diambil alih (AYDA)

Anggara, Hady (2025) kepastian dan akibat hukumterhadap penundaan pembayaran BPHTB atas agunan yang diambil alih (AYDA). S2 thesis, Universitas jambi.

	Text TESIS FULL HADY ANGGARA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER.pdf Download (33kB)
	Text halaman persetujuan dan pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (18kB)
	Text BAB 1.pdf Download (450kB)
	Text BAB 5.pdf Download (153kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (141kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Kepastian dan Akibat Hukum Terhadap Penundaan Pembayaran BPHTB Atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana Kepastian Hukum Akibat Penundaan Pembayaran BPHTB Terhadap Agunan yang Diambil Alih (AYDA) bagi Bank Sebagai Kreditur dan 2) Bagaimanakah Akibat Hukum Bagi Pihak Bank Apabila Terjadi Penundaan Pembayaran BPHTB. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan Kasus dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori hukum pembangunan dan teori keadilan pajak. Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara meninventarisasi, mensistematisasi dan menginpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kepastian hukum akibat penundaan pembayaran BPHTB terhadap agunan yang diambil alih (AYDA) bagi bank sebagai kreditur adalah mengikuti peraturan Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. (2) Akibat hukum bagi pihak bank apabila terjadi penundaan pembayaran BPHTB dikarenakan mekanisme agunan yang diambil alih (AYDA) maka pihak bank tidak dapat dikenakan denda atas kewajiban pembayaran BPHTB pada saat penunjukkan pemenang lelang sesuai ketentuan Pasal 49 huruf g UU HKPD. Rekomendasi: 1) Kepada Pembuat regulasi diharapkan membuat pasal khusus yang memuat tentang penundaan pembayaran BPHTB dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberi landasan hukum mengenai penundaan pembayaran BPHTB atas AYDA tersebut. 2) Agar dalam perumusuan pasal mengenai penundaan pembayaran pajak BPHTB atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) memuat tentang teori hukum pembangunan yaitu hukum pembangunan memprioritaskan pembentukan atau perubahan hukum pada kebutuhan hukum. Kata Kunci : Kepastian Hukum, Akibat Hukum, BPHTB, dan AYDA.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	HADY ANGGARA
Date Deposited:	08 Jul 2025 08:44
Last Modified:	08 Jul 2025 08:44
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/82161

Actions (login required)

View Item