Fungsi inspektorat provinsi jambi dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat

M, Farhan (2025) Fungsi inspektorat provinsi jambi dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

	Text M Farhan B10020266.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text Pengesahan dan persetujuan.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FARHAN FIX-9-10.pdf Download (206kB)
	Text SKRIPSI FARHAN FIX-14-39.pdf Download (495kB)
	Text SKRIPSI FARHAN FIX-80-82 (1).pdf Download (206kB)
	Text SKRIPSI FARHAN FIX-83-87.pdf Download (326kB)
	Text cover.pdf Download (239kB)

Abstract

Inspektorat Provinsi Jambi sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam era reformasi birokrasi dan tuntutan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi semakin strategis, khususnya dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Inspektorat Provinsi Jambi sebagai APIP dalam menindaklanjuti aduan ataupun rekomendasi penindaklanjutan serta kendala yang dihadapi Inspektorat Provinsi Jambi dalam menindaklanjuti aduan ataupun rekomendasi penindaklanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dilapangan (field research) di kantor Inspektorat Provinsi Jambi. Hasil penenelitian didapatkan bahwa fungsi Inspektorat Provinsi Jambi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menindaklanjuti aduan masyarakat dan rekomendasi penindaklanjutan telah dijalankan secara sistematis dan mengacu pada regulasi. Proses tersebut mencakup tahapan verifikasi, klarifikasi, audit, serta pemantauan terhadap tindak lanjut oleh perangkat daerah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih kewenangan, kualitas laporan masyarakat yang rendah, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta lemahnya koordinasi dengan OPD. Kondisi ini menuntut adanya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sinergi antarinstansi, serta dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal.

Type:	Article
Depositing User:	Farhan
Date Deposited:	15 Oct 2025 08:43
Last Modified:	15 Oct 2025 08:43
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/86839

Actions (login required)

View Item