KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA CARDING DI INDONESIA

Diansah, Hendri (2021) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA CARDING DI INDONESIA. S1 thesis, Fakultas Hukum.

	Text lembar pengesahan.pdf Download (279kB)
	Text lembar persetujuan.pdf Download (267kB)
	Text cover.pdf Download (115kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (85kB)
	Text BAB I.pdf Download (303kB)
	Text BAB IV kesimpulan.pdf Download (88kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (235kB)
	Text SKRIPSI_HENDRI DIANSAH_B10015070.pdf Restricted to Repository staff only Download (676kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai tindak pidana carding di Indonesia saat ini, serta kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana carding di dalam hukum positif Indonesia ke depan. Yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana carding di indonesia saat sekarang dan bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana carding di indonesia ke depan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa delik-delik dan klasifikasi yang mengatur mengenai tindak pidana carding di Indonesia tidak ada yang secara tegas dan eksplisit mengatur mengenai tindak pidana carding, sehingga dalam penegakan hukumnya para penegak hukum hanya berlandaskan pada Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang hanya mengatur sebagian kecil saja dari sekian banyak modus tindak pidana carding, sehingga di banyak kasus penegak hukum harus menggunakan interpretasi atau menganalogikan beberapa Pasal dalam KUHP yang dianggap beberapa pihak tidak begitu relevan diterapkan seperti Pasal 263 dan 378 KUHP. Oleh karena itu maka diperlukan adanya pembaharuan hukum pidana kedepannya mengenai tindak pidana carding di dalam hukum positif Indonesia. Pembaharuan ini menjadi penting karena zaman semakin maju dan teknologi semakin canggih, sehingga potensi berkembangnya kejahatan berbasis teknologi atau kejahatan yang menggunakan teknologi canggih sebagai media kejahatan, selain itu yang tidak kalah penting adalah dapat terwujudnya perundang-undangan yang baik sehingga mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan menghapus stigma negatif bahwa Indonesia adalah negara yang tidak aman bagi transaksi kartu kredit.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Depositing User:	HENDRI DIANSAH
Date Deposited:	18 Jun 2021 07:54
Last Modified:	18 Jun 2021 07:54
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/21031

Actions (login required)

View Item