PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF PERADILAN PIDANA

RAMLI, RAMLI (2021) PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF PERADILAN PIDANA. S2 thesis, MAGISTER HUKUM.

	Text Cover Download (116B)
	Text Persetujuan Tesis Download (116B)
	Text Pengesahan tesis Download (116B)
	Text Abstrak Download (116B)
	Text Bab V Download (116B)
	Text Daftar Pustaka Download (116B)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan persidangan secara elektronik perkara pidana pada masa pandemi Covid-19. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah persidangan perkara pidana secara elektronik dapat menjamin kepastian hukum. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19? 2) Apakah persidangan perkara pidana secara elektronik dapat menjamin kepastian hukum?. Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi, dan menginterprestasikan semua peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses persidangan pidana secara elektronik yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya, diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dimana terdakwa dan penasehat hukum bersidang di Rutan/Lapas, Penuntut Umum dan Majelis Hakim di Kantornya masing-masing. Dengan pertimbangan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan, mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi berdasarkan cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung RI, dan adanya perkara yang terkendala keadaan tertentu yaitu Covid-19 membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia serta mengacu kepada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto). 2) Tujuan hukum itu ada 3 (tiga) yaitu keadilan, kemanfatan, dan kepastian hukum. Persoalan muncul ketika Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengirimkan Surat Nomor M.HH.PK.01.01.01-04 Tahun 2020 kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada pokoknya terhitung mulai hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, kegiatan pelayanan kunjungan, penerimaan tahanan baru dan kegiatan sidang ditunda sampai batas waktu yang akan diberitahukan kemudian tentang penundaan sementara pengiriman tahanan ke rutan/lapas di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia, sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Sebagai upaya mencari solusi atas permasalahan yang timbul, pada tanggal 13 April 2020, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference. Yang pada akhirnya terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Disebabkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, tidak mengatur persidangan secara elektronik dalam keadaan situasional pada masa pandemi Covid-19 ini sehingga mengakibatkan ketidak pastian hukum, karena hukum yang ada tidak dapat dijalankan bagi pencari keadilan. Kata Kunci : Persidangan Perkara Pidana, Secara Elektronik, Pada Masa Pandemi Covid-19, dan Peradilan Pidana. ELECTRONIC CRIMINAL TRIAL IN THE TIME OF THE COVID-19 PANDEMIC IN PERSPECTIVE CRIMINAL JURISDICTION ABSTRACT The research objectives are: 1) to identify and analyze trial arrangements electronically on criminal cases during the Covid-19 pandemic. 2) to find out and analyze whwther the trial of criminal cases electronically can guarantee legal certainty. With this aim, the issues discussed are: 1) How is the arrangement of criminal proceedings electronically during the Covid-19 pandemic? 2) Can the electronic trial of criminal cases guarantee legal certainty? With the formulation of these problems, the research method used is normative juridical research with a statutory approach (satute approach), and a conceptual approach (conceptual approach). The legal materials collected are: primary legal materials and secondary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by taking an inventory, siste,atizing, and interpreting all statutory regulations. The results of the research show that: 1) The electronic criminal trial process, namely examining, adjudicating, and deciding the case of the defendant by the court is carried out with the support of information and communication technology, audio visual and other electronic means, regulated based on the regulation of the supreme court of the republic of Indonesia Number 4 of 2020 concerning administration and trial of ciriminal cases in court electronically. Where the defendant and legal counsel convened in the detention center/Lapas, the public prosecutor and the panel of judges in their respective offices. Whit the consideration of helping justice seeker and trying to overcome all obstacles and obstacles, realizing a simple, fast, and low-cost judiciary, as well as realizing a modern justice based on information technology based on the 2010-2035 judicial reform blueprint of the supreme court of the republic of Indonesia, and the existence of cases that are hampered by circumstances. Certain things, namely Covid-19 reguires a quick resolution while respecting human rights and referring to the principle of people’s safety is the highest law (salus populi suprema lex esto). 2) There are purposes of law, namely justice, benefit, and legal certainty. The problem arose when Yasonna H. Laoly as the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, sent Letter Number M.HH.PK.01.01.01-04 of 2020 to the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, the Attorney General of the Republic of Indonesia, and the Head of the State Police of the Republic of Indonesia. Indonesia, which basically starts from Wednesday 18 March 2020, visiting service activities, receiving new prisoners and trial activities are postponed until a time limit will be notified later regarding the temporary postponement of sending prisoners to prisons/prisons within the ministry of law and human rights, as an effort to prevent the spread of COVID-19. As an effort to find solutions to the problems that arise, on April 13, 2020, the Attorney General's Office, the Supreme Court, and the Ministry of Law and Human Rights ratified the Cooperation Agreement on the Implementation of Trials Through Teleconference. Which in the end the issuance of Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically. This is because Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code does not regulate electronic trials in situational circumstances during the Covid-19 pandemic, resulting in legal uncertainty, because existing laws cannot be implemented for justice seekers. Keywords : Criminal Court Trials, Electronic, During the Covid-19, and the Criminal Court.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Ramli
Date Deposited:	23 Jun 2021 03:50
Last Modified:	23 Jun 2021 03:50
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/21602

Actions (login required)

View Item