PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLRES KERINCI

FICAYULIFANY, DINDA (2021) PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLRES KERINCI. S1 thesis, universitas jambi.

	Text SKRIPSI DINDA FICAYULIFANY_(RRB10017003).pdf Restricted to Repository staff only Download (660kB)
	Text cover.pdf Download (33kB)
	Text halaman persetujuan dan pengesahan.pdf Download (16kB)
	Text abstrak.pdf Download (8kB)
	Text BAB 1.pdf Download (374kB)
	Text BAB KESIMPULAN.pdf Download (9kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (89kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan:1)Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pornografi melalui media sosial di Wilayah Hukum Polres Kerinci.2)Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pornografi melalui media sosial di Wilayah Hukum Polres Kerinci. Rumusan masalah diteliti:1)Bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polres Kerinci?2)Apakah Kendala yang dihadapi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polres Kerinci? Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis Empiris. Hasil Penelitian menunjukkan pertama Bahwa Penyidikan tindak pidana pornografi melalui media sosial masih belum berjalan sebagaimana mestinya harus karena proses administratif seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan barang bukti akibatnya proses penyidikannya berbelit-belit memakan waktu lama dan melakukan penyidikan hanya jika pelakunya sudah jelas identitasnya saja. Sangat banyak kasus hanya terhenti sampai tingkat penyidikan saja, tentunya ini jalan untuk pelanggar untuk bebas tanpa hukuman apapun. Kedua dibutuhkan tenaga ahli yang lebih dari satu orang karena tidak tersedianya tenaga ahli yang menguasai teknologi dan informasi, sarana dan prasarana yang mendukung proses investigasi, pengetahuan penyidik kejahatan terhadap kejahatan dunia maya Penyidik mengakibatkan kekurangan personel dibandingkan dengan jumlah kasus kejahatan dunia maya yang terjadi, serta belum optimalnya kesadaran hukum masyarakat. Saran: Agar memperjelas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bemuatan kesusilaan yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1), agar pelaku penyebaran foto mengandung unsur porno dapat dijerat dengan pasal ini. Dengan adanya kendala, pihak kepolisian sebagai penyidik harus mencari penyelesaian dengan secepatnya agar proses penyidikan dapat dilakukan dengan cepat karena ini bukan hanya menyangkut hak korban tetapi juga hak tersangka agar kasusnya dapat segera disidangkan pengadilan. Kata Kunci : Proses Penyidikan, Tindak Pidana, Pornografi, Media Sosial.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	DINDA FICAYULIFANY
Date Deposited:	22 Jul 2021 07:40
Last Modified:	22 Jul 2021 07:40
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/23976

Actions (login required)

View Item