agustina, gusti (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S2 thesis, hukum.
![]() |
Text
COVER.pdf Download (112kB) |
![]() |
Text
PERSETUJUAN.pdf Download (52kB) |
![]() |
Text
PENGESAHAN.pdf Download (69kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.docx.pdf Download (92kB) |
![]() |
Text
BAB V.docx.pdf Download (57kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.docx.pdf Download (99kB) |
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis yang telah terdaftar; 2) untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pelanggaran indikasi geografis yang telah terdaftar dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang sertifikat indikasi geografis terhadap pelanggaran produk indikasi geografis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) bentuk perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis yang telah terdaftar terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Secara preventif yakni melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran produk indikasi geografis. Secara represif yaitu perlindungan yang dilakukan untuk menangani pelanggaran hak atas produk indikasi geografis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, pejabat pegawai Negara Sipil (PPNS), dan Kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran produk indikasi geografis; 2) perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis terlihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Inti dari semua ketentuan yang ada dalam Undang- undang ini, ingin memberikan perlindungan bagi produk daerah yang berkarakteristik khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, perlindungan produk indikasi geografis bukan hanya melindungi produknya akan tetapi jaminan bagi konsumen. Kata Kunci: Produk Indikasi Geografis, Perlindungan Hukum.
Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Pascasarjana > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Agustina |
Date Deposited: | 03 Sep 2021 06:37 |
Last Modified: | 14 Sep 2023 02:32 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/25738 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |