Studi Perbandingan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

ROWULAN, AFANI (2021) Studi Perbandingan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. S1 thesis, FAKULTAS HUKUM.

	Text ABSTRAK .pdf Download (185kB)
	Text COVER FIXXXXXXXXXXXXXXXX.pdf Download (195kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (404kB)
	Text BAB I.pdf Download (460kB)
	Text BAB IV.pdf Download (195kB)
	Text SKRIPSI_AFANI ROWULAN_B10017001.pdf Download (1MB)
	Text PERNYATAAN, PERSETUJUAN, PENGESAHAN.pdf Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan antara undang-undang nomor 5 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yaitu mengenai Perbedaan dan Persamaan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Menganalisis Kelebihan dan Kelemahan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten. Tipe penelitian ini adalah normatif, yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hokum dari sisi normatif yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah memiliki persamaan dan perbedaan dari Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten dan kelebihan dan kelemahannya. Kesimpulan: dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum memiliki persamaan yang meliputi: Sama-sama mengawasi penyelenggaran pemilu, menerima laporan dugaan pelanggaan terhadap pelaksanaan pemilu, menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilu di kabupaten/kota, menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilu di kabupaten/kota. Saran: Penyelenggara pemilu yang perlu dikembangkan adalah yang permanen dan bersifat nasional. Mengingat pemilu yang dilakukan di Indonesia adalah pemilu nasional dan lokal yang berlangsung secara reguler. Apabila ingin menghasilkan pemilu yang efektif, demokratif dan berintegritas, perlu pijakan perundangan yang dinamis. Sehingga perundangan tersebut dapat mengantisipasi kelemahan-kelemahan dan peluang-peluang ke arah pelanggaran pemilu yang semakin kompleks pola pelanggarannya. Kata Kunci : Perbandingan, Panwaslu Kabupaten, Bawaslu Kabupaten

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Rowulan
Date Deposited:	13 Sep 2021 07:26
Last Modified:	13 Sep 2021 07:26
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/25831

Actions (login required)

View Item