PENGATURAN HAK BERDAULAT MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

ANDREAN, WENDY (2021) PENGATURAN HAK BERDAULAT MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas jambi.

	Text Skripsi Wendy Andrean RRB10014107.pdf Download (1MB)
	Text COVER WENDY SKRPISI REVISI.pdf Download (29kB)
	Text PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf Download (350kB)
	Text pengesahan (2).pdf Download (284kB)
	Text ABSTRAK 1.pdf Download (184kB)
	Text BAB I.pdf Download (269kB)
	Text BAB IV.pdf Download (8kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (115kB)

Abstract

ABSTRAK PENGATURAN HAK BERDAULAT MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Oleh: Wendy Andrean RRB10014107 Masalah yang dihadapi berkenaan dengan pengaturan wilayah berdaulat ini terutama di Zona Ekonomi Ekslusif adalah masalah perbatasan antar negara yang zona ekonomi ekslusifnya berhadap-hadapan, apalagi kalau dijumlah kedua wilayah ekonomi ekslusif masing-masing negara tidak mencapai 200 mil karena kondisi lautnya sendiri yang tidak memungkin negara menetapkan 200 mil. Apabila ada masalah penetapan ZEE ini, UNCLOS 1982 tidak memberikan solusi yang tegas. Karena semua diserahkan kepada Negara-negara melalui suatu perundingan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang jenisnya Yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan cara menganalisis ketentuan-ketentuan atau norma-norma dan/atau prinsip-prinsip hukum UNCLOS 1982 yang berkaitan dengan pengaturan Hak Berdaulat di Zona Ekonomi Ekslusif dan bagaimana implementasi prinsip atau norma tersebut di dalam hukum nasional Indonesia. Hak berdaulat telah diatur secara tegas di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang saat ini telah menjadi kebijakan hukum laut internasional, terutama Pasal 56 yang berarti adalah hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan hayati dan non hayati kebebasan-kebebasan untuk melakukan riset, penelitian dan pemasangan kabel-kabel dan pipa di dasar laut, serta kewenangan-kewenangan untuk melakukan Kerjasama interasional, karena hak berdaulat tersebut tunduk pada konvensi hukum laut 1982 yang juga harus menghormati hak-hak negara lain. Dengan dasar hukum yang begitu kuat baik hukum Nasional maupun Internasional, maka perlu adanya penegakan hukum secara tegas. Mengingat dalam pelaksanaanya di Kawasan adanya berbagai kepentingan tanpa mengindahkan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. Kata kunci: Implementasi , Hak Berdaulat, Pengaturan Hukum Laut Internasional

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General) L Education > LA History of education
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	ANDREAN
Date Deposited:	21 Sep 2021 03:51
Last Modified:	21 Sep 2021 03:51
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/26175

Actions (login required)

View Item