NOVRIANDI, DWI PUTRA (2021) SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK. S2 thesis, PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM.
![]() |
Text
COVER.pdf Download (106kB) |
![]() |
Text
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (392kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (90kB) |
![]() |
Text
BAB 5.pdf Download (94kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (192kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memperoleh pemahaman terhadap penerapan Sanksi Tindakan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka memberikan perlindungan bagi Anak. penjatuhan sanksi tindakan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum demi menjauhkan Anak dari pidana penjara dan stigma negatif di masyarakat. Rumusan masalah pada tesis ini yang pertama Bagaimana pengaturan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif perlindungan anak. Kedua apa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan. Tipe penelitian dalam tesis ini yaitu Yuridis Normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat sehingga berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu tentang pembentukan hukum dan penerapan hukum. Bahan Hukum pada tesis ini Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. bahan hukum yang membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer seperti buku-buku literatur ilmu hukum, Jurnal ilmu hukum, hasil seminar dan workshop yang mempunyai kaitan dengan judul dan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Kesimpulan pada tesis ini yaitu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak hendaknya lebih mengedepankan putusan sanksi tindakan daripada pidana penjara. Karena dengan menjatuhkan pidana tindakan lebih bersifat pembinaan yang mendidik dan bukan sebagai pembalasan terhadap pelaku anak. hakim akan menemukan suatu fakta-fakta dipersidangan dimana seorang anak akan dijatuhi putusan tindakan tanpa harus berkahir di penjara (LPKA). Pemberian pertanggung jawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak dimasa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara
Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Pascasarjana > Ilmu Hukum |
Depositing User: | PUTRA |
Date Deposited: | 15 Dec 2021 03:49 |
Last Modified: | 15 Dec 2021 03:49 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/28719 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |