DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Analisis Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN.Jmb)

Ramadhan, Muhammad Al Havib (2021) DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Analisis Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN.Jmb). S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text Full Skripsi Muhammad Al Havib Ramadhan RRB10017108.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Cover Skripsi Muhammad Al Havib Ramadhan.pdf Download (204kB)
	Text Halaman Persetujuan Halaman Pengesahan Skripsi Muhammad Al Havib Ramadhan.pdf Download (673kB)
	Text Abstrak Skripsi Muhammad Al Havib Ramadhan.pdf Download (169kB)
	Text Bab I Skripsi Muhammad Al Havib Ramadhan.pdf Download (333kB)
	Text Bab Kesimpulan Skripsi Muhammad Al Havib Ramadhan.pdf Download (170kB)
	Text Daftar Pustaka Skripsi Muhammad Al Havib Ramadhan.pdf Download (223kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pornografi pada Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN.Jmb. di Pengadilan Negeri Jambi. Rumusan masalahnya adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi (Analisis Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN.Jmb). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (normative approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian adalah Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/Pn.Jmb dapat dikatakan putusan telah mencantumkan secara keseluruhan butir-butir yang tercantum dalam Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, hanya saja Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan dakwakan kepada terdakwa kurang tepat seharusnya dakwakan yang dikenakan adalah Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi karena jika berdasarkan fakta di persidangan unsur-unsur dari pasal 10 tersebut telah terpenuhi dan lebih pantas untuk diterapkan karena apabila mengacu dari Pasal 6 tersebut hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa tergolong ringan mengingat kerugian terhadap korban sangat besar, sehingga apabila di dakwakan pasal tersebut dapat memberikan keadilan terhadap korban. Saran Hendaknya sebelum penjatuhan pidana, Majelis hakim melihat fakta hukum yang ada secara cermat dan lebih teliti dalam memutus dan mengadili. Mengingat bahwa kejahatan pornografi ini telah meresakan masyarakat, oleh karena itu diharapkan kepada seluruh aparat hukum terutama Hakim, agar melakukan penindakan secara tegas terhadap setiap pelakunya karena beratnya sanksi akan memberikan pengaruh besar terhadap pemberian efek jera.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	RAMADHAN
Date Deposited:	15 Dec 2021 06:33
Last Modified:	15 Dec 2021 06:33
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/28743

Actions (login required)

View Item