ANALISIS PEMBERIAN KEDUDUKAN HUKUM BAGI PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DARI PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN”

Risno, Risno (2021) ANALISIS PEMBERIAN KEDUDUKAN HUKUM BAGI PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DARI PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN”. S2 thesis, Magister Hukum.

	Text COVER.pdf Download (50kB)
	Text Halaman persetujuan dan hal pengesahan.pdf Download (654kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (38kB)
	Text BAB V.pdf Download (39kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (160kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui apa alasan pemberian kedudukan hukum pada perseorangan calon anggota DPR dan DPRD pada perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. (2) Bagaimana pengaturan pemberian kedudukan hukum pada perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, sejarah dan kasus. Pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan menelaah bahan-bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Pemilu merupakan sarana demokrasi rakyat menentukan wakil-wakilnya termasuk DPR dan DPRD. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tidak terlepas dari kewenangan MK untuk menyelesaikan perkara PHPU. Pemberian legal standing bagi perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, didasari dengan Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata beracara dalam perkara PHPU, MK memberikan ruang penyelesaian sengketa PHPU calon anggota DPR dan DPRD, mengingat sistem pemilihan umum yang diterapkan dalam pemilu di Indonesia pada tahun 2014 adalah sistem proporsional terbuka. (2) Pengaturan pemberian legal standing bagi perseorangan calon anggota DPR dan DPRD oleh MK masih bersifat semu, belum sepenuhnya membuka pintu seluas mungkin bagi perseorangan mengajukan permohonan perkara PHPU. Peserta Pemilu di perundang-undangan di Indonesia sudah jelas adalah Parpol, Seharusnya keberadaan PMK tidak bertentangan dengan UUD 1945, UU Pemilu, dan UU MK. Demi penguatan Parpol juga menjadi alasan bahwa seharusnya Parpol saja yang memiliki legal standing dalam penyelesaian perkara PHPU, dengan pertimbangan Pertama, proses pengajuan perkara PHPU yang amat singkat hanya 3x24 jam sejak diumumkan oleh KPU. Kedua, proses persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral. Ketiga, biaya atau cost yang dikeluarkan sangat besar. Dari hasil penelitian ini direkomendasikan: Seharusnya ketentuan yang memberikan legal standing bagi perseorangan calon anggota DPR dan DPRD di PMK PHPU dihapus dan mengembalikan sistem Pemilu dengan Proporsional Tertutup. Apabila MK ingin memberikan ruang kepada perseorangan calon anggota DPR Dan DPRD buka seluas mungkin dengan pertimbangan bahwa persetujuan tersebut boleh di setujui oleh DPW dan DPD Partai Politik, karena yang mengetahui kondisi permasalahan di lapangan adalah DPW dan DPD. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi pihak yang merasa hak konstitusionalnya yang tidak bisa di perjuangkan. Kalau memang tidak bisa di wujudkan maka Pengaturan pada Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Dan DPRD, yang memberikan legal standing kepada perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dihapus. Kata kunci: Kedudukan Hukum, Perseorangan calon, DPR & DPRD, PHPU. ABSTRACT This study aims to: (1) find out the reasons for granting legal positions to individual candidates for members of the DPR and DPRD in disputes over the results of the general election. (2) How is the arrangement for granting legal standing in cases of disputes over the results of general elections in accordance with the laws and regulations related to general elections. This research is a normative legal research, the research approach uses the legislation approach, conceptual approach, history and cases. The collection of research materials uses primary and secondary legal materials. Analysis of legal materials is carried out by interpreting and reviewing legal materials related to the subject matter. The results of this study conclude: (1) Elections are a means of democracy for the people to determine their representatives, including the DPR and DPRD. Efforts to maintain and oversee the democratic process cannot be separated from the authority of the Constitutional Court to resolve PHPU cases. The granting of legal standing for individual candidates for DPR and DPRD members, based on Article 3 paragraph (1) PMK Number 2 of 2018 concerning the procedure in the PHPU case, the Constitutional Court provides a space for resolving PHPU disputes for candidates for DPR and DPRD members, considering the general election system applied in The general election in Indonesia in 2014 was an open proportional system. (2) The arrangement for granting legal standing to individual candidates for DPR and DPRD members by the Constitutional Court is still fictitious, not yet fully opening the door as wide as possible for individuals to apply for PHPU cases. Election contestants in Indonesian legislation are clearly political parties. The existence of PMK should not conflict with the 1945 Constitution, the Election Law, and the Constitutional Court Law. For the sake of strengthening political parties, it is also the reason that political parties should have legal standing in the settlement of PHPU cases, with the first consideration, the very short process of submitting PHPU cases only 3x24 hours since it was announced by the KPU, secondly, the approval process from the General Chair and the Secretary General. Third, the costs or costs incurred are very large. From the results of this study it is recommended: The provisions that provide legal standing for individual candidates for DPR and DPRD members in PMK PHPU are abolished and restore the closed proportional electoral system. may be approved by DPW and DPD Political Parties, because those who know the conditions of the problems in the field are DPW and DPD. The goal is that no one else feels that their constitutional rights cannot be fought for. If it cannot be realized, the regulation in Article 3 paragraph (1) of PMK Number 2 of 2018 concerning Procedures in Disputes on the Results of the General Election of DPR and DPRD Members, which gives legal standing to individual candidates for DPR and DPRD members is deleted. Keywords: Legal Standing, Individual Candidate DPR & DPRD, PHPU.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General) L Education > LA History of education
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	RISNO
Date Deposited:	17 Dec 2021 02:41
Last Modified:	17 Dec 2021 02:41
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/28927

Actions (login required)

View Item