PENDIRIAN PERSEROAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2020

Iqbal, Muhammad (2021) PENDIRIAN PERSEROAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2020. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text Skripsi Muhammad Iqbal Full Fix.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Cover Skripsi Muhammad Iqbal.pdf Download (165kB)
	Text Halaman Persetujuan Halaman Pengesahan Skripsi Muhammad Iqbal.pdf Download (490kB)
	Text Abstrak Skripsi Muhammad Iqbal.pdf Download (130kB)
	Text BAB I Skripsi Muhammad Iqbal.pdf Download (271kB)
	Text BAB Kesimpulan Skripsi Muhammad Iqbal.pdf Download (219kB)
	Text Daftar Pustaka Skripsi Muhammad Iqbal.pdf Download (132kB)

Abstract

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pendirian perseroan dalam perspektif Undang-Undang Cipta Kerja serta untuk mengetahui dan menganalisis urgensi akta pendirian perseroan dalam perspektif undang-undang cipta kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan terkait permasalahan yang dibahas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Selanjtunya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) yang menjelaskan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbafi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Pendirian PT yang bisa dilakukan tanpa adanya akta notaris dalam omnibus law dengan kriteria tertentu, hal tersebut bisa dilaksanakan sepanjang pendirian PT bersifat deklaratif dan modal kecil. Pendirian PT tanpa akta notaris membuat keabsahan dokumen, keabsahan identitas dan keabsahan dari kehendak menjadi tidak terjamin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melepaskan peran notaris berarti berisiko dalam keakuratan data dan dampak besar ke proses lain.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	IQBAL
Date Deposited:	21 Dec 2021 06:55
Last Modified:	21 Dec 2021 06:55
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/29224

Actions (login required)

View Item