Pengaturan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Online Di Indonesia

Putri Ayu, Endang (2022) Pengaturan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Online Di Indonesia. S1 thesis, ilmu hukum.

	Text Skripsi Endang Putri Ayu (B10018014).pdf Restricted to Repository staff only Download (777kB)
	Text Cover.pdf Download (102kB)
	Text Halaman Persetujuan & Pengesahan.pdf Download (265kB)
	Text Abstrak.pdf Download (187kB)
	Text BAB I.pdf Download (392kB)
	Text BAB IV.pdf Download (93kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (337kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang semakin maju telah merambat pada sektor kesehatan, ditandai dengan adanya pelayanan kesehatan berbasis online yang dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa harus bertatap muka. Penggunaan pelayanan kesehatan berbasis online meningkat karena wabah pandemi. Namun perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online ini masih belum jelas, Pasal 4 ayat (2) PP No. 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyebutkan bahwa “dalam hal tertentu untuk memenuhi pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Menteri dapat menetapkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan selain jenis fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Akan tetapi tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam keadaan tertentu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana kewenangan pemberian izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia, bagaimana bentuk dan substansi perizinan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara mengklasifikasikan, menginterpretasikan dan mengevaluasi bahan-bahan hukum yang digunakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengaturan tentang kewenangan pemberian izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia masih belum jelas, tidak ada kejelasan badan/pejabat manakah yang berwenang memberikan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online. (2) bentuk dan substansi perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online adalah izin untuk penyelenggaraannya dan lisensi untuk layanan aplikasi yang menjadi fasilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online. Saran agar dibentuknya kebijakan dengan konsep peraturan bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia. Kata Kunci: Berbasis Online, Pelayanan Kesehatan, Pengaturan, Perizinan.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Ayu
Date Deposited:	25 Mar 2022 06:26
Last Modified:	25 Mar 2022 06:26
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/32312

Actions (login required)

View Item