Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan format akta Pejabat Pembuat Akta Tanah

Putra Abdilah, Julianda Eko (2022) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan format akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. S2 thesis, Magister kenotariatan.

	Text cover tesis.pdf Download (59kB)
	Text persetujuan tesis.pdf Download (365kB)
	Text abstrak tesis.pdf Download (35kB)
	Text BAB V.pdf Download (261kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (193kB)

Abstract

SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DENGAN MENGGUNAKAN FORMAT AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tentang SKMHT yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan format akta PPAT. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis Kekuatan Hukum SKMHT yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan format akta PPAT dan Akibat Hukum terhadap Notaris dan aktanya yang dibuat dengan menggunakan format akta PPAT. Rumusan Masalah Penelitian ini adalah Bagaimana Kekuatan Hukum SKMHT yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan format akta PPAT dan Bagaimana Akibat Hukum terhadap Notaris dan aktanya yang dibuat dengan menggunakan format akta PPAT. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan isu hukum adanya kekaburan norma dengan pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil Penelitian ini SKMHT yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan format akta PPAT tidaklah dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena telah melanggar Pasal 38 UUJN sehingga akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna sebagai akta otentik untuk dijadikan sebagai alat pembuktian atau terdegradasi menjadi akta dibawah tangan berdasarkan ketentuan Pasal 1868 dan 1869 KUHPerdata, dan Notaris yang membuat SKMHT dengan menggunakan format akta PPAT dan melanggar pasal 38 UUJN menurut ketentuan Pasal 41 UUJN atas perbuatan nya tersebut Notaris dapat diberikan sanksi secara perdata berupa ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan dan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dapat dibatalkan. Kesimpulannya adalah SKMHT yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan format akta PPAT tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna sebagai akta otentik untuk dijadikan alat pembuktian atau terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan akibat hukum terhadap Notaris yang membuat SKMHT dengan menggunakan format akta PPAT dapat dikenakan sanksi ganti kerugian kepada pihak yang merasa telah dirugikan serta berakibat aktanya dapat dibatalkan. Kata Kunci: SKMHT, Notaris, PPAT.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	abdilah
Date Deposited:	12 Jul 2022 07:11
Last Modified:	12 Jul 2022 07:11
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/36196

Actions (login required)

View Item