Tanggung Jawab Penyedia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja (Studi Kasus Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung Reduk Di Kabupaten Aceh Tengah)

RAHMANI, GITA and Qodri, Amin and PAHLEFI, PAHLEFI (2022) Tanggung Jawab Penyedia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja (Studi Kasus Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung Reduk Di Kabupaten Aceh Tengah). Zaaken: Journal of Civil And Business Law, 3 (2). pp. 158-170. ISSN 2721-8759

Text Artikel Vol 3 Nomor 2.pdf Download (176kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Penyedia/PT.Gunung Reduk terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, serta untuk mengetahui kendala-kendala Penyedia/PT.Gunung Reduk tersebut dalam memberi tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris, yaitu meneliti dalam hal perlindungan tenaga kerja dari segi jaminan sosial yang seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana pelaksanaannya pada PT.Gunung Reduk. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan hasil bahwa, pada pelaksanaan tanggung jawab Penyedia/PT.Gunung Reduk terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja sudah melaksanakan tanggung jawab yaitu dengan memberikan biaya pengobatan dan perawatan serta biaya angkut ke Rumah Sakit pada saat terjadi kecelakaan saja, namun hal ini belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena penyedia tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hendaknya pihak Penyedia/PT.Gunung Reduk segera mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Sosial yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Adapun kendala Penyedia/PT.Gunung Reduk tersebut dalam memberi tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berupa kendala administrasi yaitu pendaftaran BPJS yang dinilai begitu rumit, pekerja yang hanya dikontrak 3 bulan saja, BPJS dinilai tidak begitu penting, dan kurangnya kesadaran hukum penyedia terhadap betapa pentingnya BPJS Ketenagakerjaan.

Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pahlefi
Date Deposited:	13 Jul 2022 03:55
Last Modified:	13 Jul 2022 03:55
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/36205

Actions (login required)

View Item