ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

kurniawan r, ahmad adjie (2022) ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. S1 thesis, ilmu hukum.

	Text SKRIPSI FULL TEXT.pdf Download (1MB)
	Text COVER.pdf Download (196kB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (188kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (185kB)
	Text BAB I.pdf Download (293kB)
	Text BAB IV KESIMPULAN.pdf Download (246kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (295kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 30/Pid.Sus/TPK/2021/Pn.jmb, Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb, dan Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Jmb? Metode dari penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case law approach). Pembahasan: Fakta bahwa hakim belum memenuhi standarisasi sanksi yang diberikan pada pelaku tindak pidana korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undnag-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga menimbulkan polemilk terhadap disparitas sanksi yang diterima oleh terdakwa. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seharusnya menjadi pedoman yang mengikat bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman sanksi penjara maupun sanksi materil terhadap terdakwa. Saran: Diperlukan suatu ketegasan dan benar-benar memenuhi pedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bagi hakim untuk menentukan jenis pemidanaan yang tepat dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga dengan pedoman tersebut, hakim dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa. Kata Kunci : Tindak Pidana, Sanksi, Korupsi

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	R
Date Deposited:	12 Dec 2022 02:09
Last Modified:	12 Dec 2022 02:09
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/41397

Actions (login required)

View Item