Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

VERDINAND, BILLY (2022) Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text Lampiran.pdf Download (199kB)
	Text Surat Pernyataan.pdf Download (403kB)
	Text Surat Persetujuan.pdf Download (404kB)
	Text Surat Pengesahan.pdf Download (399kB)
	Text abstrak.pdf Download (5kB)
	Text Kata Pengantar.pdf Download (591kB)
	Text daftar isi.pdf Download (8kB)
	Text BAB I.pdf Download (595kB)
	Text BAB II.pdf Download (488kB)
	Text Bab III .pdf Download (366kB)
	Text Bab IV.pdf Download (189kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (299kB)

Abstract

INDONESIA Tujuan penelitian ini untuk menganalisis fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Undang-Undang. Metode Penelitian ini yuridis Normatif. Fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR RI akan berpengaruh sangat besar dalam pembuatan Undang-Undang. Undang-Undang yang telah dibuat dan disetujui oleh DPR RI dan Presiden akan langsung bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang tersebut akan menentukan nasib pembangunan bangsa Indonesia atau pembangunan nasional akan dipengaruhi oleh Undang-Undang yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Begitu juga semua fasilitas negara yang dibangun dalam rangka menunjang pembangunan negara dalam bidang-bidang tertentu didasari oleh Undang-Undang yang dibuat oleh DPR RI melalui fungsi legislasinya. Dengan demikian DPR RI Indonesia berlangsung sesuai atau tidak dengan keinginan atau cita-cita luhur bangsa Indonesia Hasil penelitian menunjukkan fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Undang-Undang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimana terdapart lima tahapan penting yang dijadikan patokan dalam menghasilkan Undang-undang yang baik, yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	VERDINAND
Date Deposited:	14 Dec 2022 03:42
Last Modified:	14 Dec 2022 03:42
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/41958

Actions (login required)

View Item