PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) YANG MENGANDUNG KLAUSULA KUASA MUTLAK

AINAYAH, AINA (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) YANG MENGANDUNG KLAUSULA KUASA MUTLAK. S2 thesis, kenotariatan.

[img] Text
COVER.pdf

Download (38kB)
[img] Text
PERSETUJUAN DAN PENGESHAAN.pdf

Download (502kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (70kB)
[img] Text
FULL BAB V.pdf

Download (71kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (161kB)

Abstract

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah: 1). Mengkritisi kekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) hak atas tanah yang mengandung klausula kuasa mutlak, 2). Untuk mengkritisi dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah dan pertanggungjawaban Notaris dengan digunakannya klausula kuasa mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dari tujuan penelitian tesis ini menimbulkan beberapa permasalahan yaitu: 1). Bagaimana kekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) hak atas tanah yang mengandung klausula kuasa mutlak, 2). Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah dan pertanggungjawaban Notaris dengan digunakannya klausula kuasa mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Bahwa untuk mengkritisi kekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) hak atas tanah yang mengandung klausula kuasa mutlak batal demi hukum sehingga perbuatan dikarenakan adanya keberpihakan Notaris memiliki itikad tidak baik dalam kesepakatan jual beli tanah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 ke 4 sebagai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebab yang halal. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut menjadi suatu substansi perjanjian yang terlarang sehingga menyebabkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut menjadi akta yang cacat hukum. Perlindungan hukum terhadap Pemilik Hak atas tanah yang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menggunakan klausula kuasa mutlak yang disebabkan akibat dari keberpihakan Notaris kepada salah satu pihak yaitu pembeli menyebabkan pelanggaran yang dilakukan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) serta tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang mengandung klausula kuasa mutlak, dengan adanya kerugian yang diderita oleh pemilik hak atas tanah atau yang diketahui sebagai pihak penjual maka pihak penjual dapat mengajukan gugatan perdata. Penggunaan klausula kuasa mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menggoyahkan kekuatan hukum dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris Dengan adanya kerugian yang diderita oleh pemilik hak atas tanah atau yang diketahui sebagai pihak penjual maka pihak penjual dapat mengajukan gugatan perdata tersebut dapat dibatalkan dan penggunaan klausula kuasa mutlak dalam akta tersebut membuat pihak pembeli dirugikan. Bahwa Notaris tersebut telah membuat akta yang cacat secara hukum dapat digugat atas dasar perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang “disebabkan oleh suatu kesalahan dalam menjalankan tugasnya baik disebabkan oleh kurangnya pengetahuan (onvoldoende kennis), kurangnya pengalaman (onvoldoende ervaring) maupun kekurangan pengertian (onvoldoende inzicht). Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Kuasa Mutlak

Type: Thesis (S2)
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User: Ainayah
Date Deposited: 13 Dec 2022 07:19
Last Modified: 13 Dec 2022 07:19
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/42019

Actions (login required)

View Item View Item