PERLINDUNGAN TERHADAP ORANG TANPA KEWARGANEGARAAN (STATELESS PEOPLE)DALAM HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR)

SIGIT, RAHMAWATI NOVIA PERLINDUNGAN TERHADAP ORANG TANPA KEWARGANEGARAAN (STATELESS PEOPLE)DALAM HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR). JURNAL PERLINDUNGAN TERHADAP ORANG TANPA KEWARGANEGARAAN (STATELESS PEOPLE)DALAM HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR).

Text RRB10014288-ARTIKEL.pdf Download (425kB)

Abstract

PERLINDUNGAN TERHADAP ORANG TANPA KEWARGANEGARAAN (STATELESS PEOPLE) DALAM HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR) Oleh : Rahmawati Novia Sigit 1), Retno Kusniati2), 1Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Jambi 2Dosen Ilmu Hukum Universitas Jambi Jambi, Indonesia E-mail : rahmawatinovia695@gmail.com Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan Hukum Internasional berhubungan dengan perlindungan terhadap orang tanpa kewargenegaraan (Stateless People). Dalam penelitian ini akan menelaah Kasus etnis Rohingya di Myanmar yang tanpa Kewarganegaraan, penelitian ini juga menganalisis upaya yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya berdasarkan aturan-aturan Hukum Internasional. Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan atas norma-norma hukum yang berlaku, yang berasal dari hukum internasional. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang didapatkan dari bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan perlindungan terhadap etnis dalam Hukum Internasional telah dilakukan oleh PBB melalui berbagai macam deklarasi dan konvensi-konvensi internasional, yang menegaskan mengenai Hak Asasi Manusia guna melindungi kelompok-kelompok etnis di seluruh penjuru dunia dari diskriminasi maupun kekerasan. Negara Myanmar perlu meratifikasi Konvensi mengenai status orang yang tidak berkewarganegaraan 1954 dan Konvensi pengurangan ketiadaan kewarganegaraan 1961 mengingat permasalahan orang tanpa kewarganegaraan di Myanmar merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Kata kunci: Perlindungan, Etnis, Kewarganegaraan, Diskriminasi

Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	RAHMAWATI NOVIA SIGIT
Date Deposited:	28 May 2018 04:07
Last Modified:	28 May 2018 04:07
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/4301

Actions (login required)

View Item