PENGATURAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP USAHA PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

belagustra, andira (2023) PENGATURAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP USAHA PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S2 thesis, Magister Imu Hukum.

	Text Tesis Dira MH revisi sidang .pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text cover.pdf Download (175kB)
	Text persetujuan.pdf Download (331kB)
	Text pengesahan.pdf Download (437kB)
	Text ABSTRAK (1).pdf Download (154kB)
	Text BAB I (1).pdf Download (618kB)
	Text BAB V.pdf Download (128kB)
	Text Daftar Pustaka (1).pdf Download (168kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perizinan usaha pedagang kaki lima dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis. bentuk sanksi administratif dalam perizinan usaha pedagang kaki lima. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan perizinan usaha pedagang kaki lima bahwa beberapa peraturan perundang-undangan tidak menentukan secara jelas dan tegas mengenai sanksi administratif terhadap pedagang kaki lima secara khusus terkait tindakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima selain permasalahan tersebut, pengaturan izin tempat usaha pedagang kaki lima sampai saat ini belum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini disebabkan belum dikeluarkannya peraturan walikota yang mengatur penetapan lokasi tempat usaha berdagang pedagang kaki lima yang dibolehkan; 2) bentuk sanksi administratif dalam perizinan usaha pedagang kaki lima yaitu memberikan teguran secara lisan; memberikan teguran secara tulisan (surat pernyataan); dan pemerintah kota melakukan tindakan langsung ke lapangan dengan tidak mengizinkan berjualan lagi. Dari hasil penelitian dapat direkomendasikan bahwa hal yang penting terkait dengan sanksi administratif ini adalah bahwa setiap pengenaan sanksi administratif harus ada dasar hukumnya dan disertai dengan kemungkinan bagi yang terkena sanksi untuk mengajukan upaya hukum. Bagi yang pejabat administrasi negara yang akan mengenakan sanksi administratif harus memastikan bahwa betul-betul telah terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada waktu menerapkan sanksi tersebut telah diperhatikan/dipertimbangkan betul asas-asas umum pemerintahan yang baik, misalnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas keseimbangan dan sebagainya. Hendaknya pedagang kaki lima yang ingin membuka lapak diharapkan dapat memahami prosedur atau syarat untuk pengajuan tanda daftar usaha sebagai izin pedagang kaki lima untuk menempati lokasi yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku selain itu hendaknya Pemerintah memberikan sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang berkaitan dengan PKL agar PKL memahami syarat apa yang harus dipenuhi sebelum membuka lapak. Kata Kunci: Sanksi Administratif, Usaha Pedagang Kaki Lima, Pengaturan

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Belagustra
Date Deposited:	13 Apr 2023 01:58
Last Modified:	13 Apr 2023 01:58
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/47156

Actions (login required)

View Item